Berharap Anies-Sandi benar-benar memuliakan pejalan kaki di DKI

Merdeka.com - Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota hendaknya menjadi contoh untuk daerah lainnya. Baik dalam hal kemajuan infrastruktur, kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, hingga pembangunan karakter manusia.

Namun tak bisa dipungkiri, sejumlah permasalahan klise dari sebuah perkotaan juga menjamur di Jakarta. Salah satu yang umum terjadi yakni kurangnya fasilitas pedestrian atau trotoar yang memadai.

Padahal, keberadaan pedestrian yang layak sangat penting. Sebab, semua pejalan kaki memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah, tak cuma untuk memanjakan mereka yang berkendara.

Sudah banyak diketahui, trotoar di Jakarta bahkan untuk di jalanan protokol dalam kondisi yang memprihatinkan. Banyak pejalan kaki harus rela berbagi haknya dengan pedagang kaki lima, pemotor hingga ojek yang mangkal. Berulang kali upaya penertiban trotoar dilakukan, namun yang terjadi penyakit menyerobot bahkan menguasai trotoar oleh mereka yang tak berhak terus berulang.

Di masa pemerintahan Joko Widodo kemudian dilanjutkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta, permasalahan trotoar tak layak menjadi salah satu perhatian. Strategi Ahok, sapaan Basuki, kala itu dengan mengajak kerja sama perusahaan atau pengembang gedung yang memiliki kewajiban atas koefisien lantai bangunan (KLB).

Program penataan trotoar terus berlanjut di zaman Gubernur Djarot Saiful Hidayat. "Supaya warga masyarakat tahu betul bahwa fungsi trotoar untuk pejalan kaki," kata Djarot, kala itu.

Di sejumlah titik, kondisi trotoar di Jakarta memang telah diperbaiki. Di buat lebih lebar, diletakkan tanaman bunga di pot, diberikan kursi taman, hingga tempat sampah yang cukup banyak. Kondisi akan terus dipercantik di masa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Khusus di ruas Jl MH Thamrin hingga Sudirman, pembangunan trotoar akan memanfaatkan dana KLB. Ada tiga perusahaan yang memberikan kontribusi dengan total nilai Rp 180 miliar.

Anies memastikan nantinya PKL tak boleh lagi ada di trotoar Thamrin hingga Sudirman. "Trotoar sepanjang Sudirman-Thamrin bukan tempat berjualan PKL, di sini tempat untuk pejalan kaki. Tidak ada yang lain. Kemudian apakah ada kios? Iya, kios-kios penunjang yang nanti akan dibuatkan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/3).

Namun, bukan untuk menjual makanan. Melainkan kios koran ataupun berjualan kartu Transjakarta.

"Jadi memang penunjang orang-orang yang berlalu lalang di tempat itu. Tapi tidak ada kegiatan berjualan makanan minuman di sepanjang koridor Sudirman-Thamrin," jelas dia.

Dalam penataan itu, nantinya kawasan pedestrian MH Thamrin sampai Sudirman akan dilengkapi fasilitas yang dijamin sangat bermanfaat bagi warga. Akan ada pembatas antara jalur bus dan kendaraan roda dua, dengan tiga jalur kendaraan roda 4 dan busway. Kemudian akan disediakan tempat khusus kesenian dan budaya di sejumlah titik yang telah ditentukan. Seperti di depan gedung Panin, di bawah jembatan Semanggi, kemudian di depan BNI 46 dan terakhir di depan Gedung Landmark.

Anies berharap, keberadaan spot budaya ini dapat mencerminkan bahwa Jakarta adalah ruang ekspresi, bukan sekadar tempat mencari penghidupan. Anies menilai lokasi Sudirman-Thamrin layak menjadi ruang ekspresi warga Jakarta.

"Dia harus jadi ruang ekspresi budaya baik dari rancangan maupun fasilitasnya. Kita bisa menyaksikan performa budaya, Sudirman-Thamrin tidak hanya bunyi klakson, tapi juga bunyi musik. Budaya bukan sebagai penghidupan, tapi kehidupan," jelasnya.

Rencana penataan trotoar di sepanjang Jl MH Thamrin hingga Sudirman disambut baik oleh Koalisi Pejalan Kaki. Namun mereka berharap dalam pembangunan itu pemerintah daerah harus mengacu pada regulasi yang ada supaya tidak ada kesalahan di kemudian hari.

"Kerena pembangunan itu perlu kehati-hatian, jangan mengakomodir, hal yang tidak dibolehkan di trotoar. Selain itu, harus dipastikan lebar trotoar dibuat dengan menghitung volume pejalan kaki yang lalu lalang ketika MRT dan LRT sudah jadi. Karena pada kajian sebelumnya itu lebarnya mencapai 9-12 meter," kata aktivis Koalisi Pejalan Kaki, Alferd Sitorus, saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (7/3).

"Jangan karena desain baru, lalu kajian lama dilupakan," sambung dia.

Hal lain yang perlu diperhatikan, kat Alferd, setelah pembangunan selesai. Bagaimana cara pengawasannya karena dalam pengamatannya sejumlah trotoar yang dibangun dalam dua tahun terakhir rata-rata sudah tak steril lagi.

"Bagaimana nasib bulan tertib trotoar. Jangan sampai hanya sekadar bangun, tapi tidak ada yang menjaga. Kasihan juga Dinas Bina Marga, sudah membangun tapi tak ada yang merawat," katanya.

"Jakarta ini etalase negara, harus jadi kota yang beradab. Tegakkan aturan bagi yang melanggar. Karena memang fasilitas umum itu wajib steril. Dan PKL memang kewajiban pemda juga memfasilitasi tapi di tempat yang boleh berdagang dan tidak melanggar aturan," jelasnya.

Koalisi pejalan kaki juga berharap penataan trotoar ini sepanjang Jl MH Thamrin sampai Sudirman bukan sekadar kejar tayang untuk menyambut Asian Games. "Karena penataan bukan hanya di atas tapi di bawah juga, bekerja samalah dengan institusi lain, semisal jangan melakukan pembongkaran tanpa seizin pemda, karena sering kali baru ditata berapa bulan, kemudian sudah dibongkar lagi. Bikin aturannya," harap Alferd.