Bawaslu akan tindaklanjuti laporan Kubu Ahok-Djarot soal kampanye
Merdeka.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya akan memeriksa dugaan perampasan hak kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Jika ditemukan dan terbukti adanya pelanggaran, sanksinya akan diserahkan ke KPU.
"Kalau ada dugaan pelanggaran pidana, kita akan bersama tim bersama Gakum, ada kejaksaan dan kepolisian. Kalau ada dugaan pelanggaran administrasi, sanksi kita serahkan ke KPU," tutur Mimah, di kantor Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (9/11).
Menurutnya, laporan dari tim pemenangan Ahok-Djarot akan diterima. Sebab, setiap laporan tersebut harus ditindaklanjuti.
Selain itu Bawaslu juga memiliki waktu penanganan selama lima hari terkait pelaporan itu.
Dalam pelaporan tersebut, pihak Bawaslu meminta bukti berupa foto, video, serta saksi kepada tim pemenangan. Nantinya, saksi pelapor tersebut akan diminta untuk hadir dan memberi keterangan tentang kejadian pada saat itu.
Selain itu, Mimah juga akan memanggil tim Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang mengikuti rangkaian blusukan Djarot. Dia enggan menyebutkan pemanggilan itu untuk membandingkan laporan tim Ahok-Djarot dengan hasil tim Panwaslu di lapangan.
"Enggak usah dibandingkan, nanti kita lihat teman-teman hasil pengawas pemilu sudah punya hasilnya," jelas Mimah.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaAhok bakal fokus memenangkan Ganjar-Mahfud di Jakarta.
Baca SelengkapnyaAhok menceritakan hanya Megawati yang mendukungnya sebagai Cagub DKI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Surat pengunduran diri Ahok telah diberikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris agar dikirimkan kepada Menteri BUMN dan ditembuskan ke Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, pelanggaran itu diketahui setelah pihaknya melakukan klarifikasi dan kajian.
Baca SelengkapnyaAhok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaSampai hari ini belum diterbitkan surat pemberhentiannya oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya