Temukan aktivitas menarik di pemandian umum Romawi kuno yang menghebohkan!

Pemandian umum Romawi kuno bukan hanya tempat untuk mandi, tetapi juga pusat kegiatan sosial, olahraga, dan hiburan.

Dengan desain yang rumit, pemandian umum menawarkan ruangan yang indah dengan mosaik, lukisan dinding, dan patung.

Pemandian umum adalah cerminan kekayaan dan kemakmuran Kekaisaran Romawi. Klik baca selengkapnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan sosial di balik dinding pemandian ini.

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) terbukti melakukan plagiat skripsi milik alumni Unsri.

Plagiarisme terungkap setelah menerima laporan pemilik skripsi dan dilakukan investigasi oleh UMP. Devi Sri Astuti mengakui telah melakukan plagiat dengan mendownload repository Unsri.

Akibat perbuatannya, skripsi Devi dibatalkan, ia tidak bisa ikut yudisium dan wisuda, serta dikenakan sanksi diskor satu semester.

Devi harus membuat skripsi baru pada semester berikutnya. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

KPK resmi menunjuk Tessa Mahardika sebagai juru bicara baru menggantikan Ali Fikri.

Ali Fikri sebelumnya menjabat sebagai Plh Jubir KPK dan masih menjabat sebagai Kabag Pemberitaan KPK.

Tessa Mahardika sebelumnya adalah penyidik komisi antirasuah dan pernah menjabat sebagai Direktur Koordinasi dan supervisi Wilayah I.

Pimpinan KPK belum merinci alasan penggantian jabatan Ali. Ali sebelumnya aktif menyampaikan update kasus-kasus korupsi.

Kejutan PDIP! Anies Baswedan digadang akan kembali maju pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyebut Anies Baswedan menarik untuk dipertimbangkan.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyampaikan bahwa Anies Baswedan dan Pramono Anung menjadi nama yang muncul.

Anies Baswedan masuk radar PDI Perjuangan untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lainnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons permintaan eks Menag Lukman Hakim untuk fokus mengurus umat.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, mengatakan PBNU juga harus mengurus hajat ekonomi dan membutuhkan biaya untuk mengurus hajat kemasyarakatan.

Pernyataan ini muncul setelah pemerintah memberi izin kelola tambang untuk ormas keagamaan termasuk PBNU.

Geser Ke Atas untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Warga Jeneponto percaya bahwa mengantar kerabat berangkat haji sebanyak lima kali dapat membawa berkah dan kesempatan berangkat haji di masa depan.

Asrama Haji Sudiang Makassar dipadati puluhan mobil pengantar jemaah haji asal Jeneponto yang tergabung dalam kelompok terbang 36 Embarkasi Makassar.

Masyarakat Jeneponto antusias mengantar keluarga yang akan berangkat berhaji karena percaya dapat mendapatkan berkah dan doa untuk berangkat ke Tanah Suci di masa mendatang.

Pemerintah daerah sudah mengimbau agar pengantar jemaah haji tidak ikut sampai ke Asrama Haji Sudiang Makassar, namun banyak yang tetap datang karena kekeluargaan yang erat di Jeneponto.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR.

Dalam rapat tersebut, DPR meragukan kemampuan IKN untuk dimanfaatkan tepat waktu.

Agenda rapat kali ini adalah pembahasan RKAKL 2025.

DPR mengajak pembaca untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meluncurkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP) di Sorong, Papua Barat Daya.

Pembangunan Papua menjadi prioritas utama Pemerintah dengan visi besar 'Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera'. Kebijakan dan strategi pembangunan Papua didorong untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua melalui penguatan regulasi.

RIPPP Tahun 2022-2041 memiliki tiga misi utama, yaitu 'Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif'. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Dengan hadirnya Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), pembangunan Papua diharapkan semakin terlihat. OAP terlibat dan berpartisipasi langsung dalam kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua.

Polda Jabar membuka hotline untuk menampung informasi terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky.

Kasus ini memunculkan beragam informasi di media sosial, termasuk isu salah tangkap dan sosok pelaku utama.

Pegi Setiawan ditangkap sebagai DPO terkait kasus ini, namun ada kesaksian yang membela pemuda tersebut.

Polisi menyebut total pelaku dalam kasus ini adalah sembilan orang, dengan delapan orang sudah menjalani masa tahanan.

Kejagung melakukan penyitaan terhadap enam aset milik Surya Darmadi, termasuk hotel dan apartemen Ritz-Carlton.

Penyitaan ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus korupsi penyerobotan lahan sawit di Riau.

Penyitaan ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang memerintahkan Darmadi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.238.274.248.234.

Penyitaan ini merupakan pemulihan aset negara dan merupakan upaya Kejagung dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Penyidik Polda Jabar masih berusaha mengungkap kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Rizki.

Proses penyidikan diawasi oleh Kompolnas dan Komnas HAM untuk memastikan profesionalitasnya.

Publik mempertanyakan penyelidikan kasus ini karena adanya kejanggalan dan kesaksian yang membela tersangka.

Polisi menduga Pegi Setiawan sebagai otak pembunuhan, dan total pelaku yang sudah ditahan mencapai sembilan orang.

PBNU membentuk PT untuk mengelola tambang, optimistis mampu menjalankan amanat negara.

PBNU menunjuk Gudfan Arif sebagai penanggung jawab perusahaan, yang juga dikenal sebagai pengusaha tambang.

PBNU sudah menyiapkan langkah-langkah terkait pengelolaan tambang yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.

NU memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral terkait kesadaran akan lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat umum.

Tidak adanya anggaran membuat penguatan wilayah perbatasan di Indonesia tidak merata.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran penguatan wilayah perbatasan pada APBD.

Dari 18 provinsi yang berada di wilayah perbatasan, hanya tujuh provinsi yang menganggarkan biaya untuk penguatan wilayah.

Tito berharap pemerintah daerah tidak pasif dan bisa bekerja sama dengan BNPP dalam memperkuat wilayah perbatasan Indonesia.