Stok BBM Tinggal Satu Hari, Mengapa Sri Lanka Sampai Terjerat Krisis Ekonomi?

Merdeka.com - Sri Lanka harus memberlakukan larangan pembelian bensin dan solar untuk kendaraan pribadi ketika negara itu dilanda krisis ekonomi terburuk dalam 70 tahun.

Pemerintah Sri Lanka mengatakan persediaan bensin hanya cukup untuk sehari dan tidak memiliki cukup mata uang asing untuk mengimpor lebih banyak BBM. Saat ini pemerintah sedang berunding dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan dana talangan sebesar USD 3 miliar.

Dikutip dari BBC, penjualan BBM dihentikan salah satunya karena Sri Lanka tidak memiliki persediaan mata uang asing untuk impor, termasuk impor bensin dan solar. Penjualan BBM untuk masyarakat umum dihentikan sampai 10 Juli. Sri Lanka disebut sebagai negara pertama yang melakukan kebijakan ini sejak 1970-an.

Akhir pekan lalu, sejumlah pejabat mengatakan persediaan BBM hanya cukup untuk beberapa hari untuk transportasi umum seperti bus, kereta api, dan kendaraan medis.

Sekolah-sekolah ditutup dan 22 juta penduduk Sri Lanka diminta bekerja dari rumah.

Dampak krisis ekonomi

Kelangkaan makanan dan BBM menyebabkan harga-harga melonjak tajam. Inflasi saat ini berjalan di angka 30 persen.

Pemadaman listrik juga terpaksa dilakukan, dan kekurangan obat-obat menyebabkan sistem kesehatan hampir runtuh.

Unjuk rasa menyebar di seluruh negeri dalam beberapa bulan terakhir.

Mengapa krisis ekonomi terjadi?

Cadangan mata uang asing Sri Lanka hampir habis.

Pada Mei, negara ini gagal membayar pinjaman asingnya untuk pertama kali dalam sejarah negara tersebut.

Pemerintah berdalih karena pandemi Covid yang berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi sumber devisa utama. Pemerintah juga menyebut wisatawan takut karena serangkaian serangan bom di gereja pada 2019.

Namun sejumlah ahli menyebut kesalahan tata kelola ekonomi yang menjadi penyebabnya.

Pada akhir perang sipil tahun 2009, Sri Lanka memilih lebih fokus memasarkan produk dalam negeri ke pasar domestik. Akibatnya pendapatan dari ekspor rendah, sementara impor terus meningkat.

Saat ini nilai impor Sri Lanka USD 3 miliar lebih banyak daripada ekspornya per tahun, dan itu menjadi penyebab kehabisan mata uang asing. Pada akhir 2019, cadangan mata uang asing hanya USD 7,6 miliar. Pada Maret 2020, anjlok ke angka USD 1,93 miliar dan saat ini hanya tersisa USD 50 juta.

Pemerintah juga mengambil pinjaman dalam jumlah besar ke berbagai negara termasuk China, untuk mendanai proyek infrastruktur, yang menurut pakar pengkritik tidak penting.

Sebagian besar kemarahan masyarakat diarahkan pada Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakaknya, Mahinda, yang ditunjuk menjadi perdana menteri tapi mundur pada Mei lalu.

Presiden Gotabaya dikritik karena kebijakan pemotongan pajak besar yang dia perkenalkan pada 2019. Menteri Keuangan Ali Sabry mengatakan kebijakan ini menghilangkan pendapatan pemerintah lebih dari USD 1,4 miliar setahun.

Ketika kelangkaan mata uang asing menjadi masalah serius pada awal 2021, pemerintah berusaha membatasinya dengan melarang impor pupuk kimia. Petani diminta menggunakan pupuk organik buatan dalam negeri. Ini menyebabkan gagal panen yang meluas.

Sri Lanka harus menambah persediaan pangannya dari luar negeri, yang membuat kelangkaan mata uang asing semakin memburuk.

Untuk keluar dari krisis ini, Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan pemerintah saat ini sangat kekurangan dana sehingga akan mencetak uang untuk membayar gaji karyawan.

Dia memperingatkan ini akan menyebabkan kenaikan harga semakin meroket, dengan inflasi naik menjadi 40 persen. Wickremesinghe juga mengatakan Sri Lanka Airlines milik negara dapat diprivatisasi.

Sri Lanka juga meminta pasokan minyak dari Rusia dan Qatar dengan harga murah.