Prancis Bergejolak, Iran Keluarkan Imbauan untuk Warganya

Pemerintah Iran mengimbau warganya menunda perjalanan yang tidak mendesak ke Prancis, Belgia, dan Italia menyusul meningkatnya kerusuhan serta gangguan ketertiban umum di ketiga negara tersebut. Dikutip dari Middle East Eye, Rabu (21/10), seruan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran pada Senin ketika Prancis menghadapi gelombang demonstrasi yang kian diwarnai kekerasan, antara lain dipicu krisis biaya hidup yang memburuk akibat perang Israel–Amerika Serikat (AS) melawan Iran.

"Warga negara kami yang saat ini berada di Prancis, Belgia, dan Italia disarankan untuk menghindari kawasan yang sedang memanas dan zona konflik, serta menghindari perjalanan yang tidak perlu, terutama ke wilayah yang tidak stabil," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.

Dalam unjuk rasa di Prancis, sedikitnya dua orang dilaporkan tewas. Polisi juga telah menangkap setidaknya 2.000 orang. Sejumlah demonstran mengalami luka berat, termasuk dua orang yang kehilangan tangan akibat granat kejut.

Di tengah situasi tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui platform X. Ia menulis, "Macron telah menentukan pilihannya ketika meyakinkan POTUS bahwa dia menyambut kekejaman terhadap warga Iran." Araghchi menambahkan, "Terlambat untuk menyalahkan perang yang turut mereka sebabkan. Rakyat Prancis menuntut perubahan menyeluruh, termasuk kebebasan berkumpul. Dengarkan masa depan Prancis, Tuan Presiden," lanjut Araghchi.

Di sejumlah kota di Prancis, otoritas melarang demonstrasi dan pemerintah tidak menutup kemungkinan memberlakukan keadaan darurat yang memperluas kewenangan polisi untuk penggeledahan dan penangkapan. Amnesty International mengecam penggunaan kekuatan yang dinilai tidak perlu dan tidak proporsional oleh polisi terhadap demonstran yang sebagian besar merupakan mahasiswa. "Anak-anak dan kaum muda yang secara damai menuntut hak mereka atas pendidikan harus dilindungi, bukan dipukuli, ditembaki gas air mata, atau ditahan secara sewenang-wenang," kata Presiden Amnesty International Prancis, Anne Savinel-Barras.

Di pinggiran Paris, polisi dilaporkan menembakkan proyektil gas air mata ke wajah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Eden hingga menyebabkan rahangnya patah dan giginya hancur, menurut Reuters.

Teheran Soroti 'Standar Ganda' Prancis

Kecaman Teheran terhadap penanganan demonstrasi di Prancis turut memantik sorotan atas konsistensi sikap pemerintah Iran sendiri, yang sebelumnya mendukung aksi protes di negara lain namun menindak keras demonstrasi di dalam negeri.

Pada 6 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menuduh Prancis menerapkan standar ganda, setelah Paris mengkritik tindakan represif pemerintah Iran pada gelombang demonstrasi besar-besaran awal tahun ini.

"Pada Januari 2026, Prancis berbicara tentang perlunya menghormati 'aksi berkumpul secara damai tanpa rasa takut akan hukuman' di Iran, serta perlunya pemerintah menahan diri dalam menghadapi para demonstran," kata Baghaei.

Ia melanjutkan kritiknya terhadap Paris. "Di Prancis, demonstrasi mahasiswa kini disebut sebagai 'kekerasan perkotaan'. Menteri Dalam Negeri tidak terlalu mendukung sikap menahan diri, dengan menyerukan intervensi cepat dan tegas oleh aparat keamanan serta penggunaan kekuatan untuk memulihkan ketertiban," ujar Baghaei.

Baghaei kemudian mempertanyakan perbedaan sikap tersebut. "Mengapa perilaku yang sama dan standar yang sama ditafsirkan dengan satu cara ketika demonstran berada di Iran, tetapi dengan cara lain ketika demonstran berada di Prancis?!" tambahnya.

Pada Januari, ribuan orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras aparat Iran menyusul demonstrasi besar-besaran. Pasukan keamanan disebut melepaskan tembakan dengan peluru tajam ke arah massa dan menangkap ribuan orang. Saat itu, Amnesty International menyatakan skala pembunuhan dan penindasan sejak 8 Januari belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan catatan panjang pelanggaran hak asasi manusia berat dalam gelombang demonstrasi sebelumnya di Iran.

Ketegangan diplomatik Paris–Teheran juga meningkat. Pada 7 Oktober, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot memanggil duta besar Iran untuk Prancis terkait apa yang disebut Paris sebagai "kampanye disinformasi yang dilakukan oleh pemerintah Iran mengenai gerakan pelajar sekolah menengah di Prancis".