Ironi Turkmenistan, Negara Kaya Gas Alam tapi Dibekap Hiperinflasi dan Kelaparan

Selasa, 16 Juli 2019 15:59 Reporter : Hari Ariyanti
Ironi Turkmenistan, Negara Kaya Gas Alam tapi Dibekap Hiperinflasi dan Kelaparan Istana Oguz Khan Turkmenistan. ©Billionaires News Wire

Merdeka.com - Negara kaya gas, Turkmenistan sedang menghadapi krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir. Demikian berdasarkan laporan lembaga di Inggris, Pusat Kebijakan Luar Negeri.

Dalam laporan itu juga disebutkan, pemerintah asing dan investor harus berhenti mendekati Turkmenistan yang disebut sebagai negara yang terombang-ambing di tepi jurang bencana. Demikian dilansir dari Aljazeera, Selasa (16/7).

Turkmenistan telah lama menarik investasi asing. Dalam laporan yang dirilis di Westminster pada Senin, mengatakan negara itu memiliki "ekonomi Potemkin" karena angka produk domestik bruto (PDB) resmi menutupi sistem keuangan yang kacau.

Seperti yang ditulis oleh Departemen Perdagangan Internasional Inggris, "Tidak ada data ekonomi yang dapat dipercaya dipublikasikan di Turkmenistan".

Laporan itu juga menyebutkan risiko investasi termasuk keinginan presiden, yang mengarah pada perilaku sewenang-wenang oleh birokrasi sklerotik.

"Meskipun ada undang-undang untuk melindungi bisnis, penerapannya nihil. Segudang risiko tidak bisa dilebih-lebihkan," kata Eimear O'Casey, seorang peneliti Asia Tengah di sebuah lembaga konsultasi risiko politik.

Korupsi adalah wabah bagi perekonomian Turkmenistan, Transparency International menempatkan Turkmenistan dalam posisi 161 dari 180 negara yang disurvei. Laporan juga menyebutkan, kerabat penguasa di negara itu telah diuntungkan oleh pengeluaran negara.

Krisis Ekonomi

Turkmenistan menghadapi krisis ekonomi dalam tiga dekade terakhir, yang mengarah pada hiperinflasi dan kekurangan pangan yang meluas, meskipun negara ini memiliki perkiraan 10 persen dari semua cadangan gas alam.

Gejolak ekonomi di negara yang bergantung pada hidrokarbon didorong sebagian oleh harga gas yang rendah, penangguhan ekspor gas ke Rusia antara 2016 dan 2019 dan panen yang buruk.

Profesor Steven Hanke dari Cato Institute, menempatkan tingkat inflasi seperti yang dialami oleh konsumen di luar sektor negara setinggi 294 persen pada Juni 2018.

Sumber daya pemerintah mengalami penurunan drastis, yang akan menyebabkan gratisnya sumber listrik, air, dan gas alam dihentikan sejak awal 2019.

"Pada saat ribuan orang mengantre untuk membeli bahan kebutuhan pokok, pemerintah membelanjakan USD 2,3 miliar untuk jalan raya 'Turkmen Autobahn'," kata Luca Anceschi, dosen senior Studi Asia Tengah, Universitas Glasgow.

Jalan raya delapan jalur antara Ashgabat dan Turkmenabatis disokong penasihat teknis Austria, Vienna Consulting Engineers (VCE).

Laporan tersebut juga menyoroti kerja paksa, penindasan massal kebebasan media, dan aktivis yang hilang di penjara.

Ruslan Myatiev, pendiri dan editor Alternatif Turkmenistan News, mengatakan: "Tidak ada lanskap media di Turkmenistan. Semua surat kabar, stasiun radio dan TV mengulangi pernyataan rezim. Bahkan di Korea Utara dan Suriah yang dilanda perang, ada kebebasan pers yang lebih besar. "

Dia menambahkan, tidak ada cara untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia seperti masalah kerja paksa dalam panen kapas.

"Orang tidak punya pilihan selain menyerah karena tidak ada peluang untuk menemukan pekerjaan lain," katanya.

Adam Hug, direktur Pusat Kebijakan Luar Negeri dan salah satu penulis laporan itu, mengatakan pemerintah dan pengusaha harus meningkatkan keterlibatan dan investasi untuk reformasi hak asasi manusia dan demokrasi yang vital. Hug menggemakan tuntutan sebelumnya yang dibuat oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch.

Januari lalu, HRW mengatakan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan tidak boleh memperluas pinjamannya di Turkmenistan sampai pemerintah menunjukkan kemajuan nyata dalam meningkatkan situasi kemanusiaan.

Namun pekan lalu, perwakilan kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, berada di Ashgabat untuk mengumumkan pembukaan misi diplomatik di negara itu, dan tidak menyinggung masalah hak asasi manusia.

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Turkmenistan tetap terisolasi dari seluruh dunia di bawah pemerintahan otoriter mantan presiden Saparmurat Niyazov. Tidak banyak yang berubah sejak Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow saat ini berkuasa pada tahun 2006 setelah kematian Niyazov. [pan]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini