YLKI: pemerintah dan kepolisian gagal antisipasi kemacetan mudik

"Konsumen dirugikan dua kali. Dan akhirnya hanya pengelola tol yang diuntungkan," ujar Tulus.

2016-07-05 18:00:00

Mudik Lebaran 2016

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pembangunan beberapa ruas tol digadang-gadang pemerintah untuk atasi kemacetan parah saat mudik Lebaran justru tidak berfungsi. Hal ini terlihat dari perjalanan Jakarta sampai Brebes harus ditempuh dalam waktu 24 jam, pada Sabtu-Minggu kemarin. Bahkan, hingga pagi ini kemacetan mengular masih terjadi.

"Dulu kemacetan di ruas Cikampek dan Palikanci, sekarang berpindah ke Brebes Timur. Pemerintah dan kepolisian gagal mengantisipasi kemacetan saat mudik Lebaran, khususnya di ruas tol Brebes Timur," kata Tulus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (5/7).

"Ini namanya kemacetan berbayar! Dulu macet total di jalan Pantura, kita tidak bayar, karena jalan non tol. Sekarang kemacetan berpindah di tol: berbayar! Konsumen dirugikan dua kali. Dan akhirnya hanya pengelola tol yang diuntungkan," tambahnya.

Menurut Tulus, kepolisian masih kurang progresif dalam melakukan rekayasa manajemen lalu lintas, terutama di pusat kemacetan, seperti pintu exit Brebes Timur.

"Seharusnya pengelola tol dan kepolisian bisa memaksa pengguna tol untuk tidak keluar di exit Brebes Timur saja. Atau ruas tol Brebes Timur ditutup saja sampai kondisi lalin mencair," tuturnya.

Dirinya juga menilai Kementerian Perhubungan seharusnya berani melakukan tindakan ekstrim, misalnya menggratiskan tarif tol untuk mencairkan kemacetan.

"Apalah gunanya tol Brebes Timur yang didesain untuk melancarkan arus barang dan manusia, tetapi justru berfungsi sebaliknya?," tuturnya.

(mdk/bim)