Wiranto minta tambahan anggaran Rp 60 miliar untuk 2018

Dalam rapat ini, Wiranto meminta tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar dalam alokasi tahun anggaran 2018. Tambahan ini rencananya akan dialokasikan untuk koordinasi lapas di Indonesia yang sudah kelebihan kapasitas.

2017-06-08 14:26:23

Kemenkopolhukam

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama empat Kementerian Koordinator untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2018. Akan tetapi, rapat ini hanya dihadiri oleh dua menteri koordinator, yaitu Menko Polhukam Wiranto dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.

"Kami mengusulkan penambahan anggaran Rp 60 miliar untuk pemantapan bela negara, penegakan dan kepastian hukum," ujar Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Wiranto menyebut, anggaran kementerian koordinator selama ini tidak terlalu besar. Sebab, kementerian koordinator bukan lembaga operasional teknis, namun hanya untuk koordinasi.

"Menteri koordinator itu kan anggarannya kecil karena kita bukan menteri operasional bukan kementerian teknis. Kita koordinator," katanya.

Selama ini, kata Wiranto, anggaran sebatas untuk menggelar rapat dan perjalanan dinas. Sementara untuk anggaran operasional dan teknis, digunakan oleh lembaga dan kementerian terkait.

Berikut rincian dengan rincian tambahan pagu anggaran Kemenko Polhukam 2018, sebesar Rp 60 miliar:

1. Koordinasi pemberantasan penyelundupan Rp 5,5 M

2. Koordinasi relokasi lapas Rp 6 M

3. Koordinasi kerukunan nasional Rp 7 M

4. Koordinasi pembentukan pusat penanganan krisis nasional Rp 6,5 M

5. Koordinasi pemerataan kekuatan TNI Rp 6 M

6. Koordinasi revisi RUU Terorisme Rp 6,5 M

7. Koordinasi gerakan Ind tertib Rp 6 M

8. satgas propaganda agitasi Rp 6 M

9. Koordinasi revitalisasi dewan ketahanan nasional Rp 7,5 M

10. Koordinasi penanganan ormas yang tidak sesuai ideologi pancasila Rp 6 M.

(mdk/idr)