Warga asing di perusahaan BUMN, pemerintah bantah gadai negara

Sofyan Djalil mengaku belum bisa menjelaskan posisi di perusahaan BUMN yang nantinya bakal diperbolehkan diisi WNA.

Kontroversi wacana perekrutan warga asing untuk mengisi kursi direksi perusahaan BUMN terus berlanjut. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil membantah jika wacana itu disamakan dengan menggadaikan negara.

Menurutnya, pemerintah justru menjadi bos dari para pekerja asing. "Enggaklah (gadai negara). Itu kan eksekutif. Kita bayar. Jadi mereka yang bekerja pada kita," ujar Sofyan di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Lantaran masih sebatas wacana, Sofyan mengaku belum bisa menjelaskan posisi di perusahaan BUMN yang nantinya bakal diperbolehkan diisi profesional asing. "Nanti kita akan lihat. Tapi yang paling penting beberapa keahlian," tuturnya.

Dengan mempekerjakan warga asing diharapkan bisa memberikan pembelajaran untuk pekerja lokal. Terutama soal etos kerja.

"Karena kita memerlukan mendapatkan teknologi, kemampuan manajerial yang mendidik orang-orang kita. Cara paling cepat adalah seperti itu," tuturnya.