Wapres JK Soal Revisi DNI: Tak Semua Kebijakan Harus Dibicarakan dengan Pengusaha

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjawab protes yang dilontarkan oleh pengusaha mengenai revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan terlebih dahulu dengan pengusaha.

2018-11-23 15:13:30

Wapres Jusuf Kalla

"Tidak semua kebijakan pemerintah harus dibicarakan dengan pengusaha, tidak semua," kata JK di kantornya, Jakarta, Jumat (23/11).

Menurutnya, kebijakan ini sudah melalui diskusi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya. Sehingga, meski tidak melibatkan pengusaha, namun kebijakan ini diyakini tidak akan merugikan pengusaha.

"Jangan lupa, presiden dan saya dan juga menko maritim ini pengusaha juga, jadi ngerti juga. Pak Jokowi ngerti, saya ngerti, menko maritim mengerti soal-soal dagang itu, bukan hanya soal suara-suara saja . Tapi kan ada juga lembaga yang boleh berkomunikasi langsung, seperti Kadin, Apindo bisa berkomunikasi langsung dengan presiden atau dengan menteri-menteri. Tapi sekali lagi yang tidak mengurangi kesempatan pengusaha nasional untuk berusaha," jelasnya.

Menurutnya, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mengejar ketinggalan dengan negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

"Kenapa kita ini lebih membebaskan? Karena kalau kita tidak mempunyai peraturan yang bisa bersaing dengan negara-negara itu, maka lama-lama kita ketinggalan investasi. Dan kalau ketinggalan investasi, lap kerja, pajak tidak akan naik kan," tandas JK.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengaku heran kepada pemerintah yang tidak mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengambilan keputusan soal revisi daftar negatif investasi (DNI). Menurutnya, pelaku usaha dalam hal ini memiliki peranan penting, apalagi ada beberapa sektor usaha yang dinilai masih rancu.

Rosan menyampaikan, pemerintah dalam mengambil keputusan kali ini terkesan hanya sepihak. Sedangkan, apabila melihat ke belakang dalam perumusan relaksasi DNI pada 2016 lalu pihaknya telah dilibatkan.

"Kita masih inget (2016) beberapa kali kita melakukan pertemuan dengan pemerintah dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), kita kumpulkan asosiasi di bawah Kadin untuk menyampaikan dan memberikan masukan. Nah dalam hal ini kita tidak diikut sertakan sama sekali," imbunya.

Dengan demikian, pihaknya meminta agar pemerintah menunda relaksasi terhadap DNI ini. "Kami minta ini ditunda sampai dunia usaha dalam hal ini Kadin dan seluruh asosiasi akan memberikan tanggapan dan masukan," katanya.

(mdk/azz)