Wapres JK belum puas pada peringkat daya saing RI meski naik posisi, ini catatannya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap daya saing Indonesia belum cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Meskipun demikian, Sofjan mengatakan bahwa peningkatan daya saing itu menunjukkan kepercayaan global kepada Indonesia juga meningkat.

2017-09-29 19:56:42

Daya Saing Ekonomi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap daya saing Indonesia belum cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Meski, Forum Ekonomi Dunia (WEF) baru saja mengumumkan daya saing RI naik ke posisi 36 dari peringkat 60 pada 2016.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi di Istana Wakil Presiden usai melakukan rapat internal dengan Wapres JK.

"Iya, belum cukup, kita masih perlu melakukan perbaikan-perbaikan internal, pertama peraturan-peraturan kita, yang kedua kepastian hukum, ketiga memang infrastruktur yang mau dibangun besar-besaran ini harus betul-betul terjadi," katanya seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Jumat (29/9).

Berdasarkan laporan Daya Saing Global WEF 2017/2018, Indonesia berada di posisi 36 dari 137 negara anggota forum. Namun, masih tetap di bawah Thailand yang berada di peringkat 32 dan Malaysia di posisi 23.

Meskipun demikian, Sofjan mengatakan bahwa peningkatan daya saing itu menunjukkan kepercayaan global kepada Indonesia juga meningkat di tengah situasi ekonomi dunia masih belum stabil.

"Kita memang bisa dikatakan lebih baik ketimbang negara lain untuk investasi, pertumbuhan kita baik, dan politik stabil meskipun ada ini-itu. Akan tetapi, itu semua tentu diperhatikan oleh luar negeri, dan kita juga harus memperhatikan itu," katanya.

Oleh karena itu, kata Sofjan, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terus meningkatkan koordinasi di semua lini pemerintahan, terlebih menjelang pilkada dan Pilpres 2019.

"Saya pikir yang penting, jangan pihak-pihak itu mengeluarkan 'statement-statement' politik yang tidak menguntungkan sama sekali. Oleh karena itu, yang penting satu sama dapat menyelesaikan masalah secara internal," katanya.

Menurut Sofjan, saling mengeluarkan pernyataan antarkepala organisasi pemerintahan di media, terlebih lagi media sosial, hanya akan meningkatkan suhu politik yang tidak terarah dan ujungnya akan membuat investor melakukan 'wait and see' atau ragu untuk menanamkan investasinya.

"Dalam ekonomi, kita tidak bisa membiarkan pasar 'wait and see', kita harus menarik mereka ke dalam," katanya.

(mdk/bim)