Virus Corona & Kebijakan Donald Trump Pengaruhi Rencana Kerja Pemerintah 2021
Suharso menyebutkan selain virus corona, Donald Trump yang merupakan presiden Amerika Serikat ikut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan RKP 2021. Pemerintah menilai kebijakan yang dikeluarkan Trump kerap merugikan mitra bisnisnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / KepalaBappenas, Suharso Monoarfa menyebut bahwa pemerintah mempertimbangkan efek virus corona dan kebijakan Donald Trump dalam menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.
"Ya tentu, kalau asumsi makro ekonomi kan kita selama ini ikutin keadaan lingkungan strategis nasional," ujar dia seusai membuka Rapat Kerja Nasional di Kantornya, Jakarta, Senin (24/2).
Namun dia mengakui perubahan terkait RKP 2021 masih mungkin terjadi, jika penyebaran virus corona di nilai mengkhawatirkan. "Kalau memang ada terjadi perubahan ya kita menyesuaikan," imbuh dia.
Dalam acara RKP 2021, diketahui pemerintah menetapkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar 5,2 persen. "Kan tadi kita milihnya 5,2 persen," papar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Suharso menyebutkan selain virus corona, Donald Trump yang merupakan presiden Amerika Serikat ikut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan RKP 2021. Pemerintah menilai kebijakan yang dikeluarkan Trump kerap merugikan mitra bisnisnya.
"Dia tidak membuka, sehingga mudah sekali menekan mitra dagang nya," tegas dia.
Donald Trump Abaikan Mitra Bisnis
Kebijakan tersebut di nilai hanya mementingkan negaranya, dan mengabaikan kepentingan negara mitra bisnis nya. "terlalu bersifat populis dan protektif," lanjut dia.
Dengan lantang dia menyebut jika Trump tetap berkuasa, dapat mengancam pertumbuhan ekonomi global. "Kalau (Trump) terpilih, pertumbuhan ekonomi global menurun," tegas dia.
Suharso lalu menyarankan Trump untuk lebih berkaca pada situasi ekonomi global yang terjadi. Dengan merubah kebijakannya agar lebih bersifat fleksibel dan mempertimbangkan kepentingan mitranya. Namun, dia menolak diri nya di sebut golongan anti Donald Trump.
"Bukan berarti kita anti Trump, tidak," pungkas dia.
Donald Trump Masukkan Indonesia Kategori Negara Maju
Indonesia saat ini disebut sudah tidak lagi termasuk negara berkembang. Keputusan itu bukan dari Bank Dunia, melainkan versi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United Stated Trade Representative atau USTR).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara melihat, pernyataan Amerika Serikat tersebut merupakan intrik Presiden AS, Donald Trump untuk menekan defisit dagang AS dengan Indonesia.
Bhima mengatakan, syarat suatu negara dipredikatkan sebagai negara maju ialah dengan melihat pendapatan per kapitanya. "Biasanya versi negara berkembang itu merujuk pada bank dunia," ujar Bhima saat dihubungi Merdeka.com, di Jakarta, Senin (24/2).
Bhima menjelaskan, suatu negara bisa disebut sebagai negara menengah atau berkembang, ialah jika pendapatan per kapitanya sebesar USD 1.026 sampai USD 12.375. Sedangkan negara maju, pendapatan per kapitanya diatas USD 12.375 ke atas.
"(Sedangkan) Indonesia (ada di tingkat) USD 3.840, jadi Indonesia masih tergolong negara berkembang versi Bank Dunia (World Bank). Masalahnya, Trump tidak menggunakan dasar yang sama dengan Bank Dunia. Ini lebih ke intrik Trump, untuk menekan defisit dagang AS dengan Indonesia," papar Bhima.
(mdk/idr)