UU tax amnesty dinilai cara baru legalkan pencucian uang

Dia menilai tax amnesty bertentangan dengan UU Perpajakan.

2016-07-23 13:00:00

Pajak

Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) resmi digugat oleh Yayasan Satu Keadilan (YSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK). YSK menilai UU tax amnesty merupakan salah satu cara melegalkan pencucian uang.

"Kita menggugat prisipnya adalah keadilan. Ketika uang di luar itu masuk, patut diduga itu ilegal. Dengan tax amnesty maka UU ini akan dijadikan satu cara melakukan legal pencucian uang," kata Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso dalam diskusi warung daun di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/7).

Sugeng menjelaskan, dasar tax amnesty adalah repatriasi yang dimaknai uang-uang yang disimpan di luar negeri dibawa masuk ke Indonesia. Artinya, ada dugaan uang repatriasi itu uang ilegal yang akan mendapat pengampunan pajak.

Dia juga menegaskan, tax amnesty bertentangan dengan UU Perpajakan. Dimana, seseorang yang tidak membayar pajak sesuai dengan harta kekayaannya mendapat pengampunan pajak dan akan dilindungi jika ikut tax amnesty.

Sugeng menambahkan ada 11 pasal yang seluruhnya bertumpu pada pasal 1 ayat 1 UU tax amnesty, yang menyatakan pengampunan pajak atau penghapusan pajak terhutang dari seorang wajib pajak dengan tidak dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana dengan membayar uang tebusan.

"Konsep tax amensty sendiri sih oke. Tapi, kita tidak boleh dalam waktu sesaat merubuhkan prinsip sebagai negara hukum. Itu yang kita ingin ingatkan pemerintah bahwa kepentingan yang hanya mengejar penerimaan pajak, tidak bisa menabrak hukum," pungkasnya.

(mdk/sau)