Upaya Pemerintah Wujudkan Zero ODOL
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dibutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk menangani masalah truk kelebihan muatan (ODOL) bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah memiliki dimensi sosial ekonomi karena terbentang dari hulu sampai hilir.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dibutuhkan koordinasi antar kementerian dan lembaga untuk menangani masalah truk kelebihan muatan (over dimensi dan overloading/ODOL) bukan menjadi permasalahan transportasi semata, melainkan sudah memiliki dimensi sosial ekonomi karena terbentang dari hulu sampai hilir.
"Untuk mewujudkan sebuah komitmen bersama diperlukan adanya koordinasi lintas instansi seperti Kementerian perhubungan, polri, kementerian PUPR, kementerian perindustrian, Pemerintah daerah hingga asosiasi pengusaha transportasi logistik," kata Budi dalam Inspirato Sharing Session Jalan Bebas Odol, Demi Keselamatan, Selasa (8/3).
Dia menjelaskan, ada 2 dampak dari truk kelebihan muatan. Pertama, infrastruktur jalan cepat mengalami kerusakan dan rawan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data kementerian PUPR, negara dirugikan Rp43 triliun per tahun, akibat harus memperbaiki jalan yang rusak.
Kedua, muncul resiko kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk kelebihan muatan. Tercatat sebagian besar angkutan barang 74-93 persen melanggar ketentuan. Oleh karena itu, angkutan barang penyumbang besar kecelakaan setelah sepeda motor.
Maka dari itu, untuk mewujudkan zero ODOL, Kementerian perhubungan secara aktif melakukan sejumlah upaya tindak lanjut, antara lain pengawasan penegakan hukum ODOL dan melakukan suatu normalisasi kendaraan dan penindakan penyidikan.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi informasi aplikasi jembatan timbang dan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) menjadi pilihan untuk mengantisipasi adanya truk ODOL. Selanjutnya, pembuatan regulasi standar rekayasa dan tata cara membuat kendaraan barang jaringan logistik dan pengaturan tarif angkutan logistik, akreditasi pengujian kendaraan bermotor dan kompensasi penguji.
Demikian Kementerian perhubungan terus mendukung bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan keselamatan reputasi jalan, khusus nya menangani truk odol. "Hal ini diupayakan juga dengan mengakomodir saran dan pengguna jalan lainnya, maupun masyarakat yang memiliki kepedulian akan kondisi jalan maupun tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas akibat truk odol," tandasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Siap-Siap, Kemenhub Bakal Atur Formula Perhitungan Tarif Angkutan Barang
Truk Kelebihan Muatan Bikin Negara Rugi Rp44 Triliun per Tahun
Polda Jateng Gelar Operasi Lalu Lintas, Kendaraan ODOL Tidak Masuk Sasaran
Mengulas Akar Permasalahan Gelombang Penolakan Aturan ODOL oleh Sopir Truk
Kronologi Sopir Truk Tutup Jalan Tol Padaleunyi Tolak Aturan ODOL
Tolak Revisi UU Lalu Lintas, Ratusan Sopir Truk Tutup Jalur Pantura Batang