Ubah mobil murah dari sumber masalah jadi berkah

Pengembangan mobil murah harus terus dilakukan demi memperkuat industri otomotif Tanah Air.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menyebut kehadiran mobil murah sudah salah sejak awal. Pemerintah dinilainya tidak berpikir matang sebelum membolehkan mobil murah meluncur di jalanan.

"Kebijakan tidak komprehensif, segala macam aspek," jelas Enny, kemarin.

Pernyataan Enny bisa jadi ada benarnya. Mari kita segarkan ingatan, Mobil murah sendiri awalnya direncanakan untuk pembeli pertama atau pengguna sepeda motor yang ingin beralih menggunakan mobil, makanya bebas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kemudian, fokus pendistribusiannya di luar Jawa. Lalu mesinnya didesain menggunakan BBM non-subsidi.

faktanya, banyak konsumen mobil murah sudah memiliki mobil sebelumnya. Si mungil ini ternyata juga bersaing dengan mobil lain untuk menguasai jalanan Ibu Kota. Tak hanya itu, mobil dengan harga rata-rata Rp 100 juta itu juga ikut menenggak premium, notabene BBM subsidi.

Fakta ini terjadi lantaran pemerintah abai melakukan pengawasan. Ini sama saja membuka peluang bagi pemilik mobil murah untuk melanggar aturan yang justru dibuat oleh pemerintah sendiri.

Menteri Keuangan Chatib Basri kini gerah dengan mobil murah. Dia telah menyurati Menteri Perindustrian M.S. Hidayat lantaran khawatir akan besarnya volume BBM subsidi yang dikonsumsi mobil murah. Dia juga mendesak agar konsumen mobil murah jangan sampai menggunakan bensin subsidi lantaran pemerintah sudah memberikan banyak pelonggaran pajak.

Sebenarnya, mobil pribadi tipe apapun sejatinya harus mengonsumsi BBM nonsubsidi. Dengan demikian, mobil murah tak boleh menjadi kambing hitam atas pembengkakan volume konsumsi BBM subsidi.

Atas dasar itu, pengembangan mobil murah harus terus dilakukan demi memperkuat industri otomotif Tanah Air. Hanya saja, fokus pemasarannya bukan lagi konsumen nasional, melainkan internasional. Ekspor mobil murah.