Twitter dukung pemerintah terapkan pajak media sosial

Media sosial direncanakan bakal kena pajak karena banyak potensi iklan.

Pemerintah berencana menerapkan pajak bagi media sosial lantaran adanya potensi bisnis yang besar dari iklan seperti di Facebook dan Twitter. Langkah ini dilakukan untuk menggenjot alternatif pendapatan negara dari sektor yang selama ini luput dari kewajibannya membayar pajak ke pemerintah.

Menanggapi hal ini, Country Business Head Twitter Indonesia Roy Arnold Simangunsong menyatakan kesiapannya mendukung langkah pemerintah tersebut.

"Kita observasi dan ada komunikasi juga dengan pihak pemerintah, saya pikir di luar pajak ekonomi itu pun Twitter sudah berupaya untuk membantu orang indonesia," ujarnya di Gedung BNI 46, Jakarta, Rabu (2/11).

Menurutnya sejauh ini, sudah banyak pihak yang memasang iklan di Twitter. Namun dia tidak bisa menyebutkan secara spesifik jumlah pemasang iklan di Twitter karena bervariasi.

"Saya liat yang datang langsung ada tapi ada juga engga langsung, dengan tweet saja untuk promosikan iklan, jadi kalau omongin iklan itu tergantung, kan engga harus berbayar kan iklannya bisa melalui tweet dia untuk promosikan iklan," jelas dia.

Dia menambahkan salah satu bentuk nyata kerjasama Twitter Indonesia dengan pemerintah adalah pembentukan PetaJakarta.org. Fitur ini akan membantu pengguna untuk mengetahui lokasi banjir.

"Kemudian kerjasama dengan Pemda DKI namanya kaki lima jakarta, menggunakan twitter sebagai solusi di mana tempat makanan enak," ungkapnya.