Tuntaskan dana LRT Palembang, menkeu minta kontraktor cari utang

2017-05-24 14:50:15

infrastruktur

Tiga menteri Jokowi datang ke Palembang untuk memantau progres pembangunan infrastruktur transportasi. Proyek yang masuk dalam pantauan adalah Light Rail Transit (LRT) dan proyek tol Kayuagung-Palembang-Betung.

Tiga menteri adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, progres pembangunan LRT Palembang telah sesuai schedule yang ditetapkan. Paling lambat, akhir 2017 seluruh pengerjaan fisik akan rampung.

"Sebagian besar konstruksi akan selesai akhir tahun ini dan operasi akan berjalan pada kuartal pertama tahun 2018," katanya, Rabu (24/5).

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan memberikan jaminan investasi bagi proyek LRT Palembang. Kontraktor dipersilahkan untuk menutupi biaya konstruksi dengan cara berutang. Hal ini lantaran pembiayaannya belum bisa dibayarkan seluruhnya pada tahun ini.

"Kebutuhannya sangat besar, Rp 10,9 triliun. Karena banyak proyek di Kementerian PU, banyak prioritas, jadi pembayarannya akan dilakukan secara bertahap," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dia mengatakan sistem pembayaran sisa anggaran berupa peminjaman dari pihak luar dan akan masuk dalam APBN 2018 untuk alokasi pembayaran sisa penggunaan anggaran LRT. Sedangkan, bunga dari peminjaman akan dihitung kembali.

"Cara pendanaan seperti itu yang sedang kita lakukan. Tahun depan kita anggarkan Rp 4 triliun. Jadi walaupun penyelesaiannya pada April 2018, pembayaran akan dilakukan tahun 2018 dan 2019," jelasnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyebut, setelah dikaji ulang pihak konsultan, terjadi pengurangan biaya pembangunan LRT Palembang dari Rp 12 triliun menjadi Rp 10,9 triliun. Meski demikian, dana itu masih terbilang besar mengingat masih banyak proyek lain yang masuk dalam prioritas pembangunan.

"Dana Rp 10,9 triliun itu untuk konstruksi saja, sedangkan kereta ringannya (biaya) masih dibahas, itu dominan (wewenang) PT KAI," pungkasnya.

(mdk/sau)