Travel Pratama klaim ringankan beban pemerintah kelola jamaah haji

Pemerintah telah mengakui keberadaan Asosiasi Umrah dan Haji Pratama untuk mengurangi beban persoalan jemaah. Pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0081514.AHA.01.07 tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan travel umrah dan haji pada 27 Desember 2016.

2017-01-23 18:22:01

Travel

Ketua Umum Perkumpulan Travel Umrah dan Haji (Pratama) Andhika Surachman menyatakan pemerintah telah mengakui keberadaan Asosiasi Umrah dan Haji Pratama untuk mengurangi beban persoalan jemaah. Pengesahan melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0081514.AHA.01.07 tahun 2016 tentang pengesahan pendirian badan hukun perkumpulan travel umrah dan haji pada 27 Desember 2016.

"Membawa visi misi baru semangat kekeluargaan, antar anggota,semua untuk satu. Tujuannya untuk kemaslahatan umat, saya rasa asosiasi baru lahir ini menjadi pelengkap, bukan kompetitor. Mitra pemerintah Kemenag," kata Andhika di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (23/1).

Menurut Andhika, selama ini industri travel umrah dan haji belum terkelola dengan baik dan terkesan egosektoral. Perbedaan Pratama dengan asosiasi umrah dan haji lain, lanjut dia, bebas pungutan tak jelas dan membantu kesulitan finansial anggota.

"Pratama tidak akan melakukan pungutan-pungutan yang tidak jelas dan memberatkan anggota. Justru kita akan bantu jika ada anggota yang kesulitan finansial," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, Pratama akan melakukan langkah nyata untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi para anggotanya.

"Mengurangi beban Kementerian selama ini menangani berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku industri jasa ini. Saatnya beban ini kita pikul dan tentu juga akan bersinergi penuh dengan Kemenag dan lembaga terkait baik di Tanah Air maupun Luar Negeri," tukasnya.

(mdk/sau)