Tjahjo klaim pembangunan fisik kawasan perbatasan sudah selesai

"Pembangunan infrastruktur ekonomi 99 persen sudah selesai. Untuk tahun anggaran 2018 ini adalah pembangunan infrastruktur sosial," kata Tjahjo.

2017-07-12 10:51:41

Pembangunan Perbatasan

Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Rapat koordinasi ini mengusung tema Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menyampaikan laporannya mengklaim seluruh pembangunan fisik wilayah perbatasan sudah selesai.

"Pembangunan infrastruktur ekonomi 99 persen sudah selesai. Untuk tahun anggaran 2018 ini adalah pembangunan infrastruktur sosial," kata Tjahjo di Hotel Aryaduta Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 44-48, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Tjahjo menuturkan, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan bisa terwujud berkat kerja sama antara sejumlah lembaga dan kementerian. Seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Rampungnya pembangunan fisik kawasan perbatasan, lanjut Tjahjo, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pertama dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam sidang tersebut, Jokowi menekankan bahwa pembangunan fisik kawasan perbatasan harus selesai dalam waktu dua tahun.

Tjahjo menambahkan, rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 guna mempersiapkan pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan untuk kawasan Natuna, Morotai, Bitung dan sejumlah kawasan di Kupang, NTT.

"Ini saya kira 2018 (pembangunan infrastruktur sosial dan pertahanan) sudah bisa selesai dengan baik," pungkasnya.

(mdk/idr)