Tingkatkan Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Perketat Penindakan Hukum

Kepala Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, Sunaryo mengatakan, kebijakan penegakan hukum ini melanjutkan aksi serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data DJBC, kebijakan ini mampu efektif menekan peredaran rokok ilegal dari 12 persen pada 2016 menjadi 7 persen pada tahun lalu.

2019-03-27 19:59:00

Kemenkeu

Pemerintah Jokowi-JK telah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun ini. Sebagai gantinya, langkah yang diambil pemerintah untuk mencapai target penerimaan, yakni melalui penindakan hukum.

Kepala Subdit Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Sunaryo mengatakan, kebijakan penegakan hukum ini melanjutkan aksi serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data DJBC, kebijakan ini mampu efektif menekan peredaran rokok ilegal dari 12 persen pada 2016 menjadi 7 persen pada tahun lalu.

"Penindakan itu masif kita lakukan. Jangan sampai orang yang merokok tidak membayar cukai, sudah tidak sehat rokoknya gak bayar cukai lagi," kata Sunaryo saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/3).

Sunaryo mengatakan, melalui penindakan hukum ini akan membuat perubahan pola pelaku usaha terutama yang bermain di ranah ilegal. Gencarnya penegakan hukum menjadi cara Bea Cukai untuk membuat pelaku usaha beralih ke sektor legal.

Dengan demikian, dia berharap penerimaan cukai hasil tembakau dapat tercapai tahun ini. Hal ini sekaligus mengompensasi tidak adanya kenaikan tarif dengan memperluas basis pungutan cukai.

Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penerimaan cukai tahun ini mencapai Rp 165,5 triliun atau tumbuh 6,5 persen dari target 2018 yang dipatok Rp 155,4 triliun. Target setoran sebesar Rp 158,8 triliun itu di antaranya merupakan setoran Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang sebesar Rp 148,2 triliun.

(mdk/azz)