Tiga menteri bahas lembaga pembiayaan pengadaan lahan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN RIni Soemarno, dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.

2016-04-13 21:21:56

pembebasan lahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Rini Soemarno, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, menggelar rapat di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) yang khusus menangani persoalan pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur.

"Soal mekanisme dana talangan untuk proses percepatan pelaksanaan proyek termasuk pembebasan lahannya. Persiapan mekanismenya BLU-nya," tutur Ferry di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/4).

Menurutnya, dengan adanya BLU tersebut, maka dana pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur tidak lagi berada di masing-masing kementerian, melainkan terpusat di BLU itu.

"Ini baru mekanisme BLU-nya untuk dana infrastruktur termasuk pembebasan lahan, nanti seluruh biaya pembebasan lahan tidak melekat lagu di kementerian, tapi di BLU itu. Ini mekanisme awalan," tutur Ferry.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, proses pembentukan BLU Land Banking sudah masuk dalam APBN-P 2016.

"Itu (BLU Land Banking) kita akan mulai APBN-P 2016 akan kita bikin khusus BLU penyediaan lahan," katanya

Namun, Sofyan masih enggan menyebut alokasi dana yang dianggarkan pemerintah untuk membentu BLU terseburt.

"(Dana) Nanti akan ajukan, tapi kita sudah anggaran dengan itu akan lebih fleksibel dana di BLU kapan saja perlu tanah kemudian dana itu tidak perlu kembali ke kas negara, dengan begitu kebutuhan untuk jalan tol, listrik, rel dan lain-lain lebih mudah."

(mdk/yud)