Tiap tahun, Indonesia impor 800.000 ton bahan baku aspal

kebutuhan aspal per tahun 1,2 juta ton, namun industri dalam negeri hanya mampu menyediakan 400.000 ton per tahun.

Pemerintah berulang kali menyatakan komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam negeri sebagai bagian dari upaya menggenjot laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, gencarnya pembangunan di dalam negeri, berbanding lurus dengan tingginya impor bahan baku dan bahan penolong. Salah satu alasannya, tidak semua bahan baku untuk kebutuhan pembangunan, bisa disediakan oleh industri dalam negeri.

Salah satunya bahan baku aspal untuk infrastruktur jalan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengakui, kebutuhan aspal di dalam negeri semakin tinggi. "Kebutuhan aspal lima tahun terakhir sekitar 1,2 juta ton per tahun dan akan semakin meningkat di masa mendatang," kata Hermanto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/11).

Sayangnya, produksi aspal dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan. Industri dalam negeri hanya mampu memproduksi 400.000 ton per tahun. Dengan dalih tersebut, pemerintah mengaku terpaksa mengimpor bahan baku aspal untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Diakuinya, diperlukan usaha ekstra keras untuk peningkatan produksi bahan baku aspal. Salah satunya dengan dukungan pengembangan teknologi. Sebab, kelangkaan aspal mengakibatkan penyelesaian proyek jalan menjadi terhambat. Belum lagi masalah harga yang tidak menentu.

Pengusaha aspal sempat meminta pemerintah melakukan penyesuaian harga aspal atau price adjustment. Yang terjadi saat ini, harga bahan material konstruksi merangkak naik seiring dengan menguatnya dolar AS terhadap Rupiah dalam dua bulan terakhir.

Beberapa waktu lalu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) mengeluhkan fluktuasi nilai tukar Rupiah yang berimbas pada kenaikan harga berbagai material utama konstruksi, lebih dari 21 persen. Kenaikan ini terjadi periode Juni-September 2013.

"Kami sudah di ujung tanduk. Ini tekanan ketiga terhadap industri konstruksi pada tahun ini, setelah kebijakan pemerintah menaikkan UMR dan harga BBM bersubsidi yang menambah beban bagi para pelaku jasa konstruksi. Tapi kita masih dapat bertahan," ujar Ketua LPJKN, Tri Widjayanto saat konferensi pers di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (25/9).

Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada material utama konstruksi saja, tapi juga material lain seperti transportasi atau angkutan dan tuntutan kenaikan upah pekerja.

"Kenaikan harga pada material utama hingga September 2013 meliputi solar industri 10-15 persen, aspal 15-20 persen, besi beton 10-15 persen dan beton readymix 12-17 persen," jelasnya.