Terkendala perizinan, target lifting migas sulit tercapai

Pemerintah telah membentuk forum internal untuk membahas realisasi pemangkasan perizinan.

Pemerintah merespon keluhan perusahaan di sektor minyak dan gas (migas) terkait perizinan berbelit-belit, bahkan mencapai puluhan jumlahnya, dan memerlukan waktu berbulan-bulan. Pengusaha menilai hal ini sebagai faktor penghambat mengapa pencapaian lifting migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu tidak sesuai target yang diharapkan.

"Kemarin rapat dengan Menko, ada 284 (izin), ESDM ada 40, Kemenhub 51, Pemda 53. Tadi saya rapat di kementerian untuk disederhanakan" jelas Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo di Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (27/6).

Menurut Susilo, kementeriannya berkewajiban memfasilitasi solusi antar kementerian. Beberapa forum sudah dibentuk, seperti forum wakil menteri dan forum direktur jenderal.

"Saya sudah bicara dengan Mendagri untuk mengurangi, mempercepat dan dalam satu minggu ke depan sudah dipetakan," tutur Susilo.

Dia mengaku sudah memberi perintah direktur jendral terkait untuk memangkas perizinan namun tanpa mengorbankan kontrol.

"Kalau izin yang nggak diperlukan kita hapus, perlu kerelaan dan keikhlasan untuk mengurangi," pungkas dia.