Temui Jokowi, bos IMF sampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi RI berada di 5,3 persen

Lagarde, kata Menkeu Sri Mulyani, menyampaikan penghargaan terhadap presiden atas reformasi struktural Indonesia. Terutama dari sisi kemudahan investasi agar momentum dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari investasi tetap bisa dipacu. Lagarde juga menyampaikan kritik terhadap sinkronisasi perizinan.

2018-02-26 20:12:23

Pertumbuhan Ekonomi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa pejabat negara lainnya melakukan pertemuan dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde hari ini.

Menurut menkeu, banyak yang dibahas presiden dalam pertemuan dengan Lagarde. Salah satunya membahas mengenai kondisi ekonomi dunia. Lagarde menyampaikan bahwa kondisi ekonomi dunia tahun ini dan tahun depan relatif stabil dengan pertumbuhan sekitar 3,9 persen.

"Dan ini akan memberikan cukup banyak kesempatan berbagai negara untuk bisa melakukan pemanfaatan dari momentum ekonomi dunia yang dianggap cukup baik. Beliau mengatakan seperti AS angka pertumbuhannya menguat karena adanya policy dari fiskalnya dan kemungkinan agak dinetralisir dengan adanya kebijakan moneternya, namun ini sesuatu yang harus kita waspadai," kata menkeu di Kantornya, Jakarta, Senin (26/2).

Lagarde menyampaikan, untuk Indonesia, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,3 persen. Penggerak pertumbuhan Indonesia didorong oleh sektor konsumsi, ekspor, dan investasi.

"Jadi dari sisi Indonesia Madam Lagard menyampaikan mengenai ekonomi Indonesia menurut IMF 5,3 persen didorong oleh konsumsi, ekspor, dan investasi. Indonesia bisa berpotensi untuk tumbuh lebih tinggi lagi," ujarnya.

Selain apresiasi, Lagarde juga menyampaikan kritik terhadap sinkronisasi perizinan antara pusat dan daerah. "Seperti single subbmission, penyederhanaan peraturan. Namun juga disampaikan kalau pun di pusat/daerah perlu untuk diperbaiki," ucapnya.

Menkeu mengatakan Presiden Jokowi juga membahas bahwa Indonesia menempatkan kebijakan terutama pendidikan, vokasi dan kemampuan masyarakat, terutama generasi muda untuk siap menghadapi era digital ini.

"Dan Christine menyampaikan usaha yang tepat dan bagus dari pemerintah melakukan itu. Jerman dan Denmark punya program yang cukup baik di mana kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha di dalam vokasi itu menjadi salah satu syarat. Jadi jangan hanya dilakukan pemerintah tanpa koneksi dengan industri maupun pelaku ekonomi," tandasnya.

(mdk/bim)