Tembus Rp6.527 Triliun, Pemerintah Diminta Waspadai Laju Utang

Ekonom sekaligus Direktur Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus mewaspadai overhang utang di mana laju penambahan utang tidak sejalan dengan pemulihan ekonomi.

2021-06-02 10:45:08

Utang

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga April 2021 berada di angka Rp6.527,29 triliun. Posisi utang ini setara dengan 41,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dikutip dari Buku APBN Kita edisi Mei 2021, utang pemerintah ini masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 86,74 persen dan pinjaman sebesar 13,26 persen.

Beban bunga utang yang terlalu berat bisa menggerus belanja yang esensial seperti belanja modal dan belanja perlindungan sosial. Misalnya beban pembayaran bunga utang sudah menyita 20 persen dari total belanja pemerintah.

"Akibatnya utang naik, tapi efektivitas dari utang jadi mubazir karena setiap pemerintah menarik utang untuk membayar kewajiban utang yang lama. Gali lubang tutup lubang semakin dalam," ujar Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (2/6).

Menurut Bhima, dari sisi belanja, pemerintah harus memangkas belanja yang sifatnya pemborosan, seperti pembangunan ibu kota baru, proyek infrastruktur yang tidak menyelesaikan masalah biaya logistik, sampai belanja pegawai dan belanja barang yang gemuk.

"Setiap peluang pemborosan harus dicegah karena berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan utang yang meningkat," lanjutnya.

Bhima juga mewanti-wanti tantangan ke depan yang harus diantisipasi, yakni taper tantrum, di mana normalisasi kebijakan bank sentral di negara maju akibatkan bunga utang pemerintah naik untuk cegah keluarnya dana asing. "Setiap ada gejolak perubahan kebijakan moneter, dana asing keluar dari pasar keuangan. Jika kondisi tahun 2013 berulang, bunga utang akan naik lebih tinggi, beban makin berat," ujarnya.

Untuk mengurangi beban bunga, pemerintah disarankan juga untuk lakukan langkah strategis. Misalnya, dengan debt swap menukar pokok dan bunga utang dengan program vaksinasi.

Menurutnya, banyak negara yang meminta keringanan utang dari kreditur dalam rangka penanganan Covid-19. Apalagi, Indonesia turun kelas menjadi negara lower middle income countries, setelah di 2020 lalu jadi upper middle income countries, yang artinya Indonesia adalah negara yang perlu dibantu.

"Ini momentumnya jangan sampai hilang begitu saja. Kan bisa bicara dengan ADB, World Bank maupun kreditur lain untuk skema pengurangan beban utang," ujar Bhima.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)