Tekan Praktik TPPU, Bos BI Dorong RI Menjadi Anggota FATF
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, berkomitmen untuk menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing. Menurut dia, penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing merupakan dua kegiatan yang rawan kasus pencucian uang.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, berkomitmen untuk menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing. Menurut dia, penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing merupakan dua kegiatan yang rawan kasus pencucian uang.
"Kita menguatkan kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing," kata Perry dalam sesi teleconference bersama Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Kamis (14/1).
Perry mengungkapkan, agar langkah pengawasan tersebut bisa lebih maksimal, dia mendukung Indonesia bergabung jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF). Saat ini, Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF.
"Komite TPPU sedang persiapkan mutual evaluation FATF dalam rangka meningkatkan persepsi internasional terhadap integritas sistem keuangan Indonesia, serta meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam G20," ujarnya.
Strategi Bank Indonesia
Bank Indonesia disebutnya tengah melakukan sejumlah strategi. Pertama, terkait penguatan penerapan berbasis risiko pada sektor sistem pembayaran. Seperti assesment kesesuaian dengan 40 rekomendasi FATF, dan assesment efektivitas implementasi sesuai dengan FATF.
Strategi berikutnya yakni penguatan komunikasi koordinasi, seperti yang dilakukan bank sentral dengan PPATK.
"Kami senantiasa bersinergi kuat dengan Komite TPPU dalam upaya bersama secara nasional untuk pencegahan pemberantasan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dan TPPT (Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)," tukas Perry.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com