Tawarkan perumahan, pengembang harus jujur jika daerah banjir

Apersi melihat, tahun ini bakal terjadi penurunan permintaan rumah kelas menengah.

Perusahaan properti berlomba-lomba menawarkan produk perumahan dengan gimmick atau tawaran menarik. Mulai dari diskon, bonus potongan uang muka, hingga tawaran menarik lainnya. Tak ayal, tawaran yang diajukan pengembang perumahan mampu membius pembeli.

Sayangnya, pembeli tidak memperhatikan kawasan perumahan yang akan ditempati. Salah satunya, apakah perumahan itu bebas dari banjir atau tidak.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menuturkan, seharusnya pengembang tidak boleh menjanjikan suatu daerah bebas banjir jika memang rawan banjir. Pengembang harus berkata jujur. Meski termasuk salah satu strategi pemasaran, hal itu tidak dapat dibenarkan.

"Sebenarnya itu kalau mau beli ya kawasan bebas banjir bukan komplek yang bebas banjir, selama ini Apersi selalu menegaskan seperti itu. Kalau daerah banjir jangan dibilang bebas banjir. Harusnya daerah banjir itu sampai akses masuk ke sana tidak ada banjir. Bukan hanya kompleknya saja," ujarnya di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Disinggung soal prospek permintaan rumah kelas menengah tahun ini, pihaknya melihat akan terjadi penurunan. Salah satu faktornya, tingginya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non subsidi tahun ini.

"Rumah menengah akan menurun permintaannya (dengan luas bangunan di atas 70 meter), sedangkan rumah di bawahnya akan naik seiring dengan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Penurunan permintaan disebabkan oleh kebijakan Loan To Value (LTV) yang akan memberikan aturan uang muka (DP) sebesar 30,40, dan 50 persen untuk rumah pertama, kedua dan ketiga. Kebijakan ini diyakini bakal menahan permintaan dari masyarakat.

Kondisi ini ditambah dengan besaran suku bunga atau BI Rate sebesar 7,5 persen pada tahun lalu. Sehingga, suku bunga untuk KPR non subsidi sebesar 10-12 persen turut memberatkan konsumen.