Tanggapan Pengusaha Properti soal Kelanjutan Pembangunan Pulau Reklamasi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, Bambang Eka Jaya mengatakan, salah satu keuntungannya yaitu pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari pajak. Kedua, penyerapan tenaga kerja, dan ketiga munculnya perekonomian baru.

2019-07-07 10:00:00

Properti

Para pengusaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melanjutkan pembangunan di pulau hasil reklamasi. Menurut pengusaha, banyak dampak positif yang akan muncul dari pembangunan di pulau reklamasi.

"Dengan beroperasinya properti-properti di pulau reklamasi, akan men-generate income, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menggerakkan perekonomian," kata Bambang Eka Jaya.

Selain itu, akan banyak penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat, termasuk masyarakat pesisir di utara Jakarta. Seperti anak-anak nelayan, yang tidak hanya bisa sekolah di pulau reklamasi, tapi kelak juga bisa mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. "Kita anggap satu ruko punya 10 staf, itu artinya jika ada seribu ruko maka akan menyerap 10 ribu lapangan kerja. Itu belum termasuk gedung-gedung dan rumah-rumah baru," ujar Bambang.

Dampak lainnya, lanjut Bambang, setiap proyek properti, maka lebih dari 140 industri terkait juga ikut memperoleh dampak positif. Dari yang langsung seperti building material, sampai dengan interior. Lalu ada juga kelengkapannya seperti lukisan atau barang seni, barang-barang elektronik dan yang lainnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan menerima pendapatan baru dari sektor property. "Dari IMB kita setor retribusi, lalu transaksi dengan pembeli maka Pemda mendapat 5 persen BPHTB, dan selanjutnya per tahun juga Pemda dapat memungut PBB," katanya.

Dan yang terpenting, dilanjutkannya pembangunan di pulau reklamasi akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, khususnya sektor properti. Ini akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, khususnya di DKI Jakarta. "Dan sebagai pengembang tentu berfungsi agent of development, mengembangkan lingkungan menjadi lebih baik sesuai kebutuhan jaman," pungkas Bambang.

Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nurhasan Ismail mengatakan, reklamasi memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga pemerintah. "Keuntungan secara sosio-ekonomi, reklamasi tidak sepenuhnya bukan hanya untuk kegiatan usaha. Tapi sekitar 51 - 52 persen untuk kegiatan usaha. 48 persen untuk fasos, fasum juga untuk ruang terbuka," katanya.

(mdk/idr)