Tanggapan Menteri Rini Soal Satuan Pengawasan Intern BUMN oleh KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah berupaya memperkuat peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya, guna memperkuat sistem peringatan dini, sekaligus mampu menjaga aset-aset BUMN dan anak perusahaannya.

2019-05-14 16:08:49

BUMN

Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno menganggap itu merupakan tindak pencegahan korupsi yang efektif di dalam internal perusahaan milik negara.

"Jadi mereka mempunyai program preventif, memang saya setuju. Bahwa bicara mengenai anticorruption yang harus kita tingkatkan adalah prevention. Karena dengan demikian kita makin mengetahui apa yang boleh apa yang tidak boleh," tuturnya di sela-sela kunjungan ke Tunnel Walini, Bandung Barat, Selasa (14/5).

Dia juga menyambut usulan Ketua KPK Agus Rahardjo mengenai penyusunan kebijakan dan regulasi terkait yang mendukung penguatan peran SPI, guna menjaga aset-aset BUMN beserta anak usaha yang tercatat mencapai lebih dari Rp 8.092 triliun.

"Sama saja seperti kita sekarang punya kerjasama juga dengan kejaksaan, bahwa semua proyek kita itu dilihat oleh TP4 (Tim Pengawalan, Pengamanan, dan Pembangunan Pemerintah). Nah, kita akan senang kalau bisa bekerjasama secara terbuka dengan KPK," imbuhnya.

Selain itu, dia juga menanggapi imbauan KPK yang mewanti-wanti perusahaan BUMN untuk berhati-hati menerima investasi dari China. Berkaca pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga bekerjasama dengan China, dia mengatakan, seluruh investasinya bersifat transparan.

"Semua kita transparan, mulai proses pembebasan lahan kita lalui proses secara hukum. Jadi kita juga bekerjasama dengan kementerian ATR/BPN dam Pemda untuk pembebasan lahan," jelasnya.

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat mengalami kenaikan investasi dari semula USD 5,99 miliar menjadi USD 6,07 miliar. Kenaikan itu disebabkan beberapa hal, yakni biaya asuransi proyek pembangunan dan biaya pelindung pinjaman terhadap volatilitas yang tak terduga atau Debt Service Reserve Account (DSRA).

Adapun porsi pendanaan proyek senilai USD 6,07 miliar ini terdiri 75 persen berasal dari China Bank Development (CBD), sedangkan 25 persen sisanya berasal dari pemegang saham KCIC.

Rini juga selalu menekankan agar KCIC beserta pemegang saham terkait untuk selalu transparan dalam pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jadi itu kita transparan. Jadi apapun ya silakan saja untuk dilihat. Jadi ini karena kita juga Joint Venture, partner kita juga sangat menekankan transparansi, ya kita sama sama," tandasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)