Takut disangka korupsi, ESDM sebut PLN sering gamang ambil keputusan

"Pak Nur Pamuji saja yang mendapat Bung Hatta Award bisa mengalami kasus, tentu di internal PLN ini masih ragu."

Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agung Wicaksono membeberkan masalah terkait pembangunan pembangkit serta pengelolaan listrik di Indonesia.

Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan pengelola listrik nasional kerap ragu dalam mengambil keputusan strategis. Sebab, PLN dihantui ketakutan akan dianggap terlibat kasus korupsi.

"Di internal PLN sering terjadi kegamangan mengambil keputusan," kata Agung dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).

Agung mencontohkan, dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan penyedia listrik swasta (Independen Power Producer/IPP) sebenarnya ada yang tidak perlu di tender ulang, cukup melihat kualitas yang sudah ada. Namun, lantaran terjadi ketakutan akan dianggap terlibat korupsi, maka proses menjadi lebih panjang.

"Untuk pembangkit IPP yang berkualitas baik itu bisa ekspansi langsung tanpa tender. Lahan punya sehingga bisa dikembangkan. Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan penunjukan langsung maka akan dilakukan tender," ujar Agung.

Ketakutan PLN bukan tanpa alasan."Pak Nur Pamuji saja yang mendapat Bung Hatta Award bisa mengalami kasus, tentu di internal PLN ini masih ragu. Kasus-kasus yang tidak tepat itu perlu dikaji ulang," ujar Agung.

Seperti diketahui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan High Speed Diesel (HSD) PT Trans Petrochemical Pasific Industri pada Juli 2015.

Nur Pamudji dinilai memiliki reputasi yang bagus dalam hal pemberantasan korupsi di tubuh PLN. Bahkan, dirinya menyabet gelar Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) pada Oktober 2013.