Menteri Rini diminta Jokowi garap kereta berkecepatan menengah

Menteri Rini segera lakukan kajian sebelum proyek ini dijalankan.

Pemerintah menolak proposal kereta cepat dari Jepang dan China dengan alasan kereta cepat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Dari penjelasan pemerintah, kereta yang cocok di Indonesia adalah kereta berkecepatan menengah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk menggarap proyek kereta berkecepatan menengah. Proyek ini akan digarap konsorsium BUMN dipimpin PT Wijaya Karya (Persero). Anggotanya PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero). Menurut Rini, pembangunan itu menggunakan mekanisme business to business (B to B).

Pihaknya berjanji tidak melibatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama pelaksanaan proyek. "Bukan dibatalkan, bahwa pemerintah kalau menggunakan dana pemerintah atau jaminan, pemerintah tidak akan membangun," ujar Rini di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9).

Sebelum dikerjakan, Rini bakal melakukan kajian mendalam proyek kereta cepat. Ini dilakukan agar BUMN tetap mendapatkan keuntungan.

"Presiden meminta untuk Menteri BUMN melihat secara bisnis pembangunan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sebab itu kami konsentrasikan untuk mendetailkan penghitungannya dari sisi bisnis dan melihat apa BUMN ini dapat membangun kereta cepat ini dengan mendapatkan profitability yang memadai," jelas dia.

Terkait hadirnya BUMN perkebunan, PTPN VIII, dalam konsorsium proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menurut Rini, ini dikarenakan perusahaan itu memiliki lahan kebun teh tidak laik pakai seluas 2.952 hektare (ha). Untuk itu, lahan PTPN VIII tersebut akan dikembangkan menjadi agro industri untuk daerah wisata dan pendidikan.

"Selama ini PTPN belum bisa realisasikan hal tersebut, jadi kita perlu mendorong hal ini terjadi. Karena PTPN perlu meningkatkan pendapatan dari sisi real estate-nya," tutup dia.