LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
LIVE
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Artis
  • Trending
  • Tekno
  • Oto
  • Dunia
  • Gaya
  • Sehat
  • BolaSport
  • Foto
  • Video
  1. UANG

Kapal Asing Tak Lagi Ditenggelamkan, Menteri Edhy Usul Diberikan ke Pihak Ketiga

Usulan ini merupakan jawaban dari Menko Luhut yang meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkan. Kapal tersebut nantinya berpeluang dihibahkan atau dilelang untuk menambah devisa negara.

2019-12-09 11:25:16
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Advertisement

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mengusulkan kapal sitaan negara diberikan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan dan tidak lagi ditenggelamkan. Misalnya diberikan kepada nelayan, koperasi, lembaga pendidikan atau lembaga kesehatan.

Kapal yang diberikan ke pihak ketiga tersebut merupakan hasil sitaan dari penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Kami mengusulkan kalau bisa diserahkan ke pihak ketiga," kata Edhy di Gedung Mina Bahari III, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

Advertisement

Usulan ini merupakan jawaban dari Menko Luhut yang meminta para menteri untuk mencarikan solusi terkait kapal sitaan perikanan yang telah dikandangkan. Kapal tersebut nantinya berpeluang dihibahkan atau dilelang untuk menambah devisa negara.

Saat ini aset tersebut dalam pengelolaan Kementerian Keuangan. Edhy menyebut pada dasarnya Kementerian Keuangan menyetujui usulannya. Hanya saja kementerian yang dipimpin Sri Mulyani memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaannya.

Salah satunya jika aset kapal bernilai di bawah Rp 10 miliar, maka bisa diberikan langsung antar kementerian atau lembaga. Namun, jika aset bernilai di atas Rp 10 miliar maka harus melibatkan DPR dalam pelaksanaannya.

Advertisement

Matangkan Konsep

Konsep ini akan dimatangkan kembali dengan gelaran rapat di tingkat kementerian. Dia menyebut, akan ada rapat lanjutan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi pada 18 atau 20 Desember mendatang.

"Kami akan dipanggil rapat sama Menko tanggal 18 atau 20 untuk bicara teknisnya seperti apa," kata Edhy.

Sebenarnya Edhy ingin ini dilakukan dalam waktu singkat. Hanya saja dia terbentur sistem. Sehingga tidak bisa dilakukan dengan cara sederhana.

Sejauh ini sudah ada 72 kapal tangkapan yang telah melalui proses peradilan dan dinyatakan berstatus inkrah. Dari jumlah tersebut sebanyak 45 kapal dalam kondisi baik, sebanyak 6 kapal harus dimusnahkan sementara sisanya kurang baik.

(mdk/idr)

Kontak Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Metodologi Riset Workstation Disclaimer Syarat & Ketentuan Privacy Kode Etik Sitemap

Copyright © 2024 merdeka.com KLY KapanLagi Youniverse All Right Reserved.