Tahun ini, pemerintah bangun 5.000 proyek irigasi nasional

Angka ini bertambah 2.000 unit proyek dari realisasi 3.000 unit irigasi pada 2017. Menurut menteri PUPR, pada 2017 - 2018, tidak ada lagi pembangunan infrastruktur skala besar. Namun, hanya melanjutkan pengerjaan proyek yang sudah ada dan diharapkan semua rampung pada 2019.

2018-02-16 17:00:00

pertanian

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan jumlah realisasi proyek irigasi nasional pada 2018 ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Angka ini bertambah 2.000 unit proyek dari realisasi 3.000 unit irigasi pada 2017.

"Ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga swasembada di sektor pertanian ke depan dapat tercapai," kata Menteri Basuki seperti dikutip dari Antara saat meninjau pembangunan infrastruktur untuk mendorong produksi pertanian di Kabupaten Gowa, kemarin.

Menteri PUPR mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulsel untuk meninjau program padat karya tunai dalam membuat irigasi tersier. Pada kesempatan itu juga presiden berbincang-bincang dengan para petani setempat yang mengikuti program padat karya tunai.

Menurut menteri PUPR, pada 2017 - 2018, tidak ada lagi pembangunan infrastruktur skala besar. Namun, hanya melanjutkan pengerjaan proyek yang sudah ada dan diharapkan semua rampung pada 2019. "Jadi tidak ada proyek baru, hanya lanjutan saja dan dipastikan proyek yang dikerjakan tidak mangkrak," ujarnya.

Khusus di wilayah tinjauan menteri PUPR di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saat ini tengah dibangun irigasi tersier melalui program padat karya tunai dengan memanfaatkan 150 orang tenaga kerja yang sebagian besar adalah petani setempat. Panjang saluran irigasi Bissua ini 1.500 meter dengan nilai proyek Rp 157 juta.

Selain pengerjaan proyek irigasi di lokasi itu, lanjut dia, juga dilakukan pembangunan rumah layak huni (bedah rumah) sebanyak 70 rumah bagi warga yang kurang mampu. Untuk rumah yang direhabilitasi mendapatkan bantuan Rp 15 juta per rumah, sedang untuk pembangunan rumah layak huni mendapat bantuan Rp 30 juta.

"Dari jumlah bantuan itu, misalnya Rp 15 juta disisihkan Rp 2 juta - Rp 3 juta untuk upah buruh yang merupakan warga setempat yang tergabung dalam program padat karya tunai," ujarnya.

(mdk/bim)