Syarat pemerintah agar LRT Ratu Prabu diberi lampu hijau dibangun di Jakarta
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan investor yang tertarik menanamkan modalnya membangun light rapid transit (LRT) di Jakarta, untuk mengambil jalur menuju dan ke bandara. Selain itu, pihaknya akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan investor yang tertarik menanamkan modalnya membangun light rapid transit (LRT) di Jakarta, untuk mengambil jalur menuju dan ke bandara karena secara ekonomi lebih potensial.
Hal ini terkait pernyataan PT Ratu Prabu Energi yang berminat untuk membangun LRT sepanjang 200-400 kilometer. Rencana ini telah disampaikan kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bersama dengan menteri terkait.
"Saya mengusulkan ada beberapa jalur yang sangat potensial, terutama menuju Bandara Soekarno-Hatta, baik itu dari Halim menuju Soetta maupun daerah-daerah selatan dari MRT diteruskan ke BSD dan Alam Sutera, pasti merupakan jalur-jalur ekonomis di situ," tutur Budi di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (8/1).
Budi mengaku pemerintah menyambut baik apabila investor berminat terhadap proyek-proyek strategis, seperti LRT karena APBN tidak sepenuhnya bisa menutupi seluruh biaya proyek infrastruktur.
"PT Ratu Prabu sejak setahun lalu sudah menyampaikan pada kami, dan kami sampaikan untuk menyambut baik apabila ada swasta yang ingin membangun di Indonesia karena APBN tidak cukup membiayai pembangunan seluruhnya, khususnya LRT," ujarnya.
Meski demikian, pihaknya akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal terkait rekam jejaknya selama ini melalui penyerahan proposal dan 'beauty contest'.
"Tentunya Ratu Prabu ada kewajiban untuk menggandeng operator baik dalam maupun luar negeri, pada dasarnya pemerintah membuka selebar-lebarnya, kita harus sepakat jangan sampai ini menjadi boomerang," ucapnya.
Selain itu, terkait nilai investasi yang mencapai Rp 400 triliun, Budi tidak banyak berkomentar. Namun, dia tidak menutup kemungkinan akan menyederhanakan peraturan agar investor lebih leluasa untuk masuk dalam pembangunan proyek infrastruktur.
"Saya tidak mau berkomentar tentang besaran, LRT Jabodebek itu Rp 29 triliun, berarti itu 13 kali lipatnya. Kita inginnya dilakukan bertahap karena ada porsinya, tidak seperti sebelumnya nanti kan repot," jelas Budi.
Sebelumnya, Sandiaga Uno membahas rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) bersama Menteri BUMN Rini Soemarno. Salah satu perusahaan yang berminat membangun transportasi massal berbasis rel tersebut adalah PT Ratu Prabu Energi.
Sandiaga mengatakan, PT Ratu Prabu Energi siap membangun LRT sepanjang 200-400 kilometer. Untuk pembangunannya, dia mengungkapkan, akan menggunakan konsep full bisnis to bisnis dan melibatkan investor Korea, China dan Jepang.
"Terus terang kami sangat gembira karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di ibu kota, dan mereka sudah berkoordinasi dengan BPTJ dan Kementerian Perhubungan," katanya, Senin (8/1).
Namun, politisi Gerindra ini mengungkapkan, Menteri Rini mengingatkan, jika ada pihak swasta yang membangun tanpa bantuan pemerintah pusat harus dikaji terlebih dahulu. Walaupun, PT Ratu Prabu sudah melakukan kajian untuk LRT Jakarta selama kurang lebih dua tahun dan telah mengeluarkan banyak dana untuk kajian tersebut.
Baca juga:
Presiden Jokowi sentil pejabat negara jangan seperti raja
Jokowi: Diibaratkan orang sakit kita baik semua, tapi kok tidak bisa lari cepat
Menengok prospek bisnis investasi di tahun politik
BKPM ganti izin prinsip jadi pendaftaran penanaman investasi pangkas proses perizinan
KOTRA jadi pintu masuk perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia