Syarat dari DPR jika pemerintah Jokowi ingin tambah utang

Ketua Banggar DPR sepakat jika utang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan.

Dalam nota keuangan draf RAPBN 2016, defisit anggaran tercatat Rp 273,2 triliun atau 2,1 terhadap PDB. Pemerintah masih mengandalkan pendekatan pinjaman alias utang untuk menutup defisit anggaran tersebut. Besarannya, utang dari dalam negeri Rp 272 triliun dan luar negeri Rp 1,2 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit ‎menegaskan, pihaknya akan menolak cara pemerintah menambal anggaran dengan utang jika tidak ada mendesak.

"Kalau utang itu untuk membiayai hal-hal yang tidak produktif, tentu akan kita bahas lebih lanjut," kata Ahmadi di kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Ahmadi sepakat jika utang benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Jika utang dialokasikan untuk pembangunan yang bersifat prioritas, diyakini berdampak positif ke arah perbaikan ekonomi.

"Kalau itu memang pembangunan yang prioritas kita lihat karena urgensinya betul-betul akan membuat perubahan yang signifikan terhadap pembangunan kita di daerah. Mungkin kita setujui," ‎terangnya.

Di sisi lain, Ahmadi mengkritik cara Jokowi menyampaikan nota keuangan. Menurutnya bahasa yang digunakan Jokowi tidak mudah dipahami masyarakat.

‎"Jangan membuat pelaporan yang njelimet. Bikinlah yang mudah. Orang DPR saja tidak bisa memahami, apalagi orang Indonesia," kritiknya.