Swasta dilibatkan dalam rencana pemindahan ibu kota
Rencana pemindahan Ibu Kota baru akan melibatkan pihak swasta. Hal ini bertujuan agar pemindahan Ibu Kota tak membebani anggaran negara. Pemerintah bakal mencari skema menguntungkan dalam pemindahan Ibu Kota baru, termasuk melibatkan pihak swasta.
Rencana pemindahan Ibu Kota baru akan melibatkan pihak swasta. Hal ini bertujuan agar pemindahan Ibu Kota tak membebani anggaran negara.
Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas Arifin Rudiyanto mengatakan pemerintah bakal mencari skema menguntungkan dalam pemindahan Ibu Kota baru, termasuk melibatkan pihak swasta.
"Yang pasti kita upayakan pemindahan ibu kota ini tidak mengurangi atau membebani anggaran yang harus kita alokasikan untuk pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat," ujarnya di Jakarta, Kamis (6/7).
Nantinya, pihak swasta diberikan wilayah komersial untuk dikelola dalam ibu kota baru. Namun, keputusan tersebut masih menunggu kajian yang selesai pada Desmber 2017.
"Itu kita kaji. Nanti kita lihat. Ada wilayah komersial, wilayah pemerintahan, wilayah pendidikan dan segala macam," katanya.
Rudi menambahkan aset-aset negara di ibu kota lama akan dikelola Kementerian Keuangan.
"Pemerintah cari yg paling optimum lah. Kemenkeu akan mengelola gedung-gedung negara dan sekretariat negara," pungkasnya.
Baca juga:
Soal ibu kota baru, dari kantor presiden hingga DPR akan pindah
Ibu kota baru Indonesia dipastikan di luar Pulau Jawa
Contek Brasil & Australia, ini kriteria Ibu Kota baru Indonesia
Kajian awal pemindahan Ibu Kota selesai Desember 2017
DPR segera panggil Kepala Bappenas bahas pemindahan ibu kota
Sebut Jakarta semrawut, pimpinan DPR dukung Ibu Kota pindah