Subsidi biodiesel, badan pengelola belum perlu duit pemerintah

"Kami masih punya cukup untuk kondisi saat ini dalam menjaga biofuel selama 2016."

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memastikan belum membutuhkan bantuan dana pemerintah untuk pelaksanaan kewajiban pencampuran solar dengan biodiesel 20 persen atau B20. Sebab, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan itu masih mengantongi dana operasional sekitar Rp 9,5 triliun.

"Kami masih punya cukup untuk kondisi saat ini dalam menjaga biofuel selama 2016," kata Direktur Utama BPDPKS Bayu Krisnamurthi, Jakarta, Rabu (27/1).

Padahal, setiap penurunan harga minyak sebesar USD 1 per barel bakal melambungkan kebutuhan anggaran subsidi biodiesel sebesar Rp 350 miliar.

Anggaran sebesar Rp 9,5 triliun cukup untuk mensubsidi biodiesel sepanjang tahun dengan asumsi harga minyak mentah bertengger di level USD 40 per barel.

Jika, harga minyak jatuh hingga di kisaran USD 20 per barel, maka kebutuhan subsidi membengkan hingga Rp 16,5 triliun.

"Semua opsi akan kami masukkan ke pertimbangan tapi saat ini belum ada perubahan. Opsi menggunakan APBN tidak ditutup, tetapi pada saat ini tidak diambil langkah itu. Saat ini dipertimbangkan untuk tidak menggunakan APBN," kata Bayu.

Pemerintah menargetkan mandatori B20 dapat mendorong peningkatan produksi bahan bakar nabati 3,2 juta kiloliter. Meningkat ketimbang produksi BBN sebesar 800 ribu kiloliter tahun lalu.