Strategi Wapres JK Kurangi Ketimpangan di Indonesia

Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal.

2019-01-22 15:21:31

Wapres Jusuf Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara Indonesia Business Summit New Construction Opportunity 2019 Beyond Infrastructures. Dalam acara tersebut, dia mengungkapkan adanya perbedaan yang mencolok antara masyarakat tidak mampu yang ada di luar negeri dengan yang ada di Indonesia.

"Setidak-tidaknya, kita ada suatu keterbalikan. Di luar negeri, orang kaya tinggal di luar kota. Orang tidak mampu, tinggal di apartemen. Kalau di kita, orang kaya tinggal di tengah kota, orang tidak mampu di pinggir kota," kata dia, Selasa (22/1).

Menurut JK, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab setiap kenaikan pendapatan yang diterima masyarakat, tak begitu terasa karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. "UMR naik, tapi biaya transportasi lebih mahal. Ini harus diperbaiki," ujar dia.

Karena itu, kata dia, Pemerintah perlu menyiapkan cara agar masyarakat yang tinggal di luar kota, tidak lagi dibebani dengan biaya transportasi yang mahal. "Ini harus diperbaiki. Kalau tidak, tinggal di Jakarta, di Tangerang, di luar lagi, maka biaya dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya akibat hal tersebut," tandasnya.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio sebesar 0,384 pada September 2018. Gini ratio ini juga merupakan tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya.

Kepala BPS, Suhariyanto, menyebutkan angka tersebut menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,389. Sementara itu, jika dibandingkan dengan gini ratio September 2017 sebesar 0,391, turun sebesar 0,007 poin.

"Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,391, turun dibanding gini ratio Maret 2018 yang sebesar 0,401 dan gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404," kata Suhariyanto di Kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Sementara itu, gini ratio di daerah pedesaan pada September 2018 juga tercatat sebesar 0,319, turun dibandingkan dengan gini ratio Maret 2018 sebesar 0,401 serta gini ratio September 2017 yang sebesar 0,404.

(mdk/azz)