Strategi Pemerintah Pastikan Implementasi Diskon Pajak Kendaraan Tepat Sasaran

Pertama, pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal pemerintah. Menurutnya, ini dimaksudkan agar informasi terkait insentif diskon pajak PPnBM 0 persen bisa diterima secara detail oleh masyarakat selaku konsumen maupun industri otomotif sebagai produsen.

Analisis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suska membeberkan sejumlah langkah pemerintah untuk memastikan implementasi kebijakan relaksasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 0 persen atau diskon pajak pembelian mobil baru bisa tepat sasaran.

Pertama, pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal pemerintah. Menurutnya, ini dimaksudkan agar informasi terkait insentif diskon pajak PPnBM 0 persen bisa diterima secara detail oleh masyarakat selaku konsumen maupun industri otomotif sebagai produsen.

"Dari suatu kebijakan masyarakat itu harus paham ya, tahu dulu ada insentif ini. Dan itu sudah dilakukan sosialisasi seperti ini. Dan untuk kendaraan bermotor ini karena (penyerahan) PPnBM itu kan ditingkatkan pabrikan, pada saat mengeluarkan dari pabrikan dan pada saat impor. Nah itu, menginformasikan pada industri otomotif juga dilakukan," ungkapnya dalam acara Nyibir Fiskal bertajuk Diskon Pajak Mobil Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (5/3).

Dia mengungkapkan, berkat sosialisasi yang terus menerus intens dilakukan oleh pemerintah, masyarakat mulai memahami akan skema kebijakan tersebut. Ini ditandai dengan respons positif pasar otomotif yang menunjukkan mulai adanya tren permintaan mobil baru.

"Saya rasa sih dari tanggal 11 Februari diumumkan, kayaknya malah sudah lebih paham di publik. Pertama, itu kan belum keluar (aturan) tapi sudah ada list jenis-jenis kendaraan penerimanya ini, harganya segini. Jadi, memang antusiasme saya lihat di situ sudah kelihatan ya," tambahnya.

Selanjutnya, Keterlibatan Kementerian Perindustrian untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan otomotif guna memastikan dokumen komitmen pemenuhan persyaratan pembelian komponen lokal minimum 70 persen, dan kesanggupan untuk dilakukan proses verifikasi pemenuhan persyaratan tersebut dengan melibatkan surveyor independen.

Menurutnya, cara tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan PPnBM Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

"Jadi, dari sisi Kemenperin ada unsur-unsur yang memastikan pelaksanaan sesuai dengan keputusan Kementerian Perindustrian," tegasnya.