Strategi Jepang kalahkan China bangun infrastruktur di Indonesia
Berdasarkan catatan dari Badan Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jepang di Indonesia pada Januari-Juli 2016 mencapai USD 2,89 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 1.725 proyek. Sedangkan realisasi investasi China hanya mencapai USD 1,01 miliar dengan 805 proyek.
Jepang dan China merupakan dua negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Tak jarang, kedua negara ini saling bersaing untuk memperluas bisnisnya, salah satunya dengan membangun infrastruktur.
Berdasarkan catatan dari Badan Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Jepang di Indonesia pada Januari-Juli 2016 mencapai USD 2,89 miliar dengan jumlah proyek sebanyak 1.725 proyek. Sedangkan realisasi investasi China hanya mencapai USD 1,01 miliar dengan 805 proyek.
Salah satu proyek infrastruktur yang diperebutkan kedua negara ini adalah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jepang dan China bersaing dengan menawarkan berbagai keuntungan. Perwakilan negara masing-masing juga sempat bertemu langsung dengan pemerintahan Jokowi-JK.
Namun demikian, Presiden Joko Widodo akhirnya menolak proposal kedua negara karena sama-sama meminta jaminan APBN atau jaminan negara dalam proses pembangunan. Jokowi menginginkan, proyek ini tidak mengganggu keuangan negara.
Namun akhirnya, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan proyek kereta cepat yakni dilakukan murni secara bisnis (b to b) dan tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN. Pemerintah juga menunjukkan sikap pro terhadap China.
Jepang merasa telah ditolak Indonesia dengan mengeluarkan persyaratan tidak ada jaminan dari pemerintah atau APBN. Namun, Indonesia akhirnya memilih China dan keputusan ini sangat disesalkan Jepang.
Meski demikian, hal itu nyatanya tidak mengurungkan niat Negeri Matahari tersebut untuk memperluas bisnisnya di Indonesia. Berikut 5 strategi Jepang bangun infrastruktur di Tanah Air.
Bangun kereta sedang Jakarta-Surabaya
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi kali ini juga akan menghadiri pertemuan tambahan KTT G7. Di pertemuan ini, pihak Jepang disebut akan menawarkan kereta yang lebih cepat dari biasanya kepada Indonesia.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga menginginkan jarak antara Jakarta dan Surabaya lebih cepat, dikarenakan semua transportasi masih dilakukan di daratan.
"Pemerintah Indonesia yang jelas juga ingin Surabaya-Jakarta ini bisa lebih cepat. Karena memang pertama penyeberangan semua itu masih di permukaan (darat), sehingga arus jalannya kalau ada mobil lewat dan sebagainya masih harus di setop dulu," tutur Pramono kepada awak media di Bandara Halim Perdana Kusuma, kamis (26/5).
Selain arus lalu lintas darat yang semakin padat. Kualitas rel kereta sudah cukup baik, namun sambungan rel kereta tersebut masih menggunakan dengan cara yang lama.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku, jika semua perjanjian dengan Jepang disetujui, maka pembangunan kereta sedang Jakarta- Surabaya bisa dilakukan di 2017. Pembangunan kereta sedang Jakarta-Surabaya merupakan salah satu langkah untuk mempersingkat waktu tempuh antar kedua daerah tersebut menjadi hanya lima jam.
Menurut Wapres JK, waktu tempuh Jakarta-Surabaya melalui jalur jalan saat ini, selain jauh, juga terhambat oleh 1.000 perlintasan kereta tanpa palang pintu.
"Itu bukan penawaran dari Jepang, itu proposal Indonesia untuk memperlancar jalur Timur Barat dari 100 km/jam mau ditingkatkan ke 150 km/jam supaya cukup 5 jam," kata Wapres JK di Kantornya, Jakarta, Jumat (27/5).
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dirinya tidak ingin ada monopoli dalam bisnis transportasi di Tanah Air. Ini yang menjadi alasan pemerintah mendengarkan penawaran Jepang pada proyek kereta semi cepat Jakarta- Surabaya.
"Kita jangan dibilang hanya China mulu (yang dapat proyek). Kita ada alternatif lain yaitu Jepang. Jadi supaya berimbang," ujarnya dalam acara Coffee Morning di Gedung BPPT 2, Jakarta, Selasa (18/10).
Tambah utang Rp 1.171 triliun bangun infrastruktur
Japan Bank for International Corporation (JBIC) berencana untuk menambah pembiayaan sejumlah proyek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Wapres Kalla dalam pertemuan negara-negara G7 di Jepang pertengahan tahun ini.
CEO JBIC Takashi Maeda mengatakan, pihaknya akan menambah anggaran sebesar USD 90 miliar atau Rp 1.171 triliun, yakni dari USD 110 miliar menjadi 200 miliar. Di mana dana tersebut akan digunakan untuk penambahan pembiayaan kerja sama proyek infrastruktur.
"Kami akan bekerja sama dalam menjalankan proyek-proyek berskala besar, seperti Pertamina dan PLN tanpa jaminan pemerintah. Jadi ini adalah sebuah tren baru," kata Maeda seperti ditulis Antara, Rabu (19/10).
Dia menambahkan, proyek infrastruktur yang akan dibangun akan lebih luas, di antaranya sektor energi ramah lingkungan dan sektor transportasi. Menurutnya, proyek yang ditawarkan tersebut memiliki kualitas tinggi, sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir akan ketahanannya.
"Kami sangat berharap ada penandatanganan kesepakatan proyek migas di Jawa. Kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendukung proyek infrastruktur yang lebih besar lagi di Indonesia," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar mengatakan JBIC telah membiayai proyek MRT di Jakarta. Lembaga keuangan tersebut juga mengusulkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, dan kereta api sedang Jakarta- Surabaya.
"Termasuk Batang (PLTU Batang) yang secara finansial tidak ada masalah, kecuali persoalan pembebasan lahan," jelasnya.
"Mereka juga telah menurunkan syarat-syaratnya, di antaranya kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dana jaminan," pungkas Oemar.
Tawarkan kapal cepat jaga keamanan laut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, perbankan Jepang yaitu Japan Bank of International Corporation (JBIC), menawarkan investasi kapal cepat untuk menjaga keamanan laut Indonesia.
"Jadi mereka punya kapal cepat dan mereka menawarkan untuk kerja sama. Mungkin kalau kita mau beli kapalnya. Tapi (mereka) baru menawarkan saja," kata Luhut seperti ditulis Antara di Jakarta, Kamis (20/10).
Menurut Luhut, dalam pertemuan dengan CEO JBIC Tadashi Maeda, ada banyak hal yang didiskusikan, termasuk keinginan Jepang untuk lebih banyak berinvestasi di Tanah Air. Beberapa proyek yang dibahas selain kerja sama kapal penjaga laut di antaranya Pelabuhan Patimban (Subang, Jawa Barat), kereta berkecepatan sedang rute Jakarta- Surabaya.
"Tadi bicara soal Patimban, juga bicara soal kereta cepat Jakarta-Surabaya, kemudian soal kerja sama kapal cepat untuk 'coast guard' (jaga pesisir pantai)," ujarnya.
Kendati membahas sejumlah proyek strategis, Luhut mengaku belum ada arah pembicaraan mengenai pendanaan proyek-proyek tersebut.
Tadashi Maeda mengatakan, Indonesia jadi pelanggan utama investasi Jepang sejak lama. Bahkan menurut dia, dalam lima tahun terakhir, rekam jejak pembiayaan Jepang ke Indonesia dua kali lipat pinjaman Bank Pembangunan Asia dan setara pinjaman Bank Dunia.
Dia mengatakan, ada banyak proyek garapan Jepang di Indonesia saat ini, termasuk pembangkit listrik, pengadaan barang untuk PLN hingga proyek gas alam cair (LNG).
Beri utang USD 310 juta ke PLN bangun PLTGU 800 MW
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan JBIC (Japan Bank for International Cooperation) menandatangani perjanjian pendanaan proyek pembangkit yang merupakan bagian dari program 35.000 MW. Direktur PLN, Murtaqi Syamsuddin mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun PLTGU berkapasitas 800 MW yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Biaya proyek PLTGU 800 MW Priok secara keseluruhan sebesar USD 437 juta. PLN mendanai dengan ekuitasnya sebesar USD 127 juta, dan sisanya sebesar USD 310 juta didanai dengan pinjaman dari sindikasi bank yang dipimpin oleh JBIC," ujar Murtaqi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/10).
Kredit sindikasi ini diberikan beberapa bank seperti Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Mizuho dan ANZ. Pinjaman untuk proyek ini menggunakan skema pinjaman langsung tanpa jaminan Pemerintah Indonesia.
"Ini adalah kali kedua pihak JBIC bersedia memberikan pinjaman langsung kepada PLN tanpa jaminan pemerintah," ucapnya. Proyek pertama yang didanai oleh JBIC tanpa jaminan Pemerintah adalah PLTU Lontar 315 MW yang sekarang sudah dalam tahap konstruksi.
Murtaqi menjelaskan, pinjaman jangka panjang dengan tenor 15 tahun ini menjadi alternatif pendanaan PLN, selain dari pasar bond maupun dari lembaga-lembaga multilateral. "Keuntungannya, PLN tidak terkena negative carry, selain itu prosesnya juga cukup cepat," katanya.
PLTGU Priok 800 MW akan dikerjakan oleh Mitsubishi yang bermitra dengan PT Wasamitra Engineering dengan skema EPC (Engineering Procurement Construction). Lahan untuk proyek ini sudah dikuasai oleh PLN dan sudah dilakukan land clearing guna diserahkan kepada pihak kontraktor EPC.
Proyek ini diharapkan selesai pada pertengahan 2019. PLTGU Priok 800 MW adalah pembangkit berbahan bakar gas alam, akan berperan sebagai load follower yang akan memasok listrik dan menjaga kualitas tegangan bagi Kota Jakarta dan sistem Jawa-Bali secara keseluruhan.
Kereta sedang Jakarta-Surabaya bebas perlintasan sebidang
Japan Bank for International Corporation (JBIC) berencana untuk menambah pembiayaan USD 90 miliar atau setara Rp 1.171 triliun untuk sejumlah proyek di Indonesia. Salah satu yang akan dibiayai ialah proyek kereta sedang Jakarta- Surabaya.
CEO JBIC, Takashi Maeda, meminta pemerintah Indonesia dapat segera menyelesaikan studi kelayakan dari proyek tersebut. Pemerintah diminta memperhatikan sejumlah aspek dalam studi kelayakan seperti jalur kereta sedang tidak boleh melewati perlintasan sebidang.
"Kami juga baru mengetahui jalurnya memanfaatkan yang ada dan perlu direhabilitasi," ujar Takashi di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/10).
Takashi menambahkan, jika pemerintah ingin menggunakan jalur yang sudah ada, maka diperlukan solusi agar perlintasan tidak terganggu dengan arus lalu lintas darat lain.
"Kereta cepat tidak boleh ada persimpangan dengan kendaraan, maka bagaimana cara mengubah jalur yang sudah ada. Harus ada studi kelayakan," ucapnya.
Takashi melanjutkan, kecepatan kereta sedang Jakarta-Surabaya nantinya hanya di kisaran 180-200 kilometer (Km) per jam. "Kereta cepat tidak secepat seperti yang diberitakan kalau kecepatannya 320 Km per jam," ungkapnya.
(mdk/idr)