Sri Mulyani sebut utang dibutuhkan demi jaga pertumbuhan ekonomi

Sri Mulyani sebut utang dibutuhkan demi jaga pertumbuhan ekonomi. Defisit anggaran Rp 325,9 triliun dalam RAPBN 2018 tak bahaya. Menteri Sri memprediksi bahwa perekonomian nasional pada 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas.

2017-08-23 17:42:51

Utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani beranggapan bahwa defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 tidak membahayakan. Menteri Sri justru menilai utang dibutuhkan dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Kami mendesain APBN dengan pemikiran agar tidak terjadi shock. Defisit semakin kecil tapi tidak dihilangkan," terang Menteri Sri Mulyani ketika memberikan kuliah umum di Magister Manajemen UGM, Yogyakarta, Rabu (23/8).

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dianggap baik oleh Menteri Sri dengan indikator pertumbuhan ekonomi positif. Bahkan, di antara negara G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah China dan India.

Menteri Sri memprediksi bahwa perekonomian nasional pada 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Untuk mengakselerasi perekonomian 2018, pemerintah akan merealisasikan belanja negara yang efektif, efisien, akuntabel, dan sesuai prioritas, dengan didukung oleh penerimaan negara yang optimal serta sumber pembiayaan yang terukur dan terkendali.

"Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan negara adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Rasio pajak Indonesia masih cukup rendah bahkan apabila dibandingkan dengan negara-negara dengan karakteristik yang hampir sama di kawasan ASEAN seperti Malaysia dan Thailand," terang Menteri Sri.

Menteri Sri berkomitmen untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Kepatuhan membayar pajak, katanya, masih menjadi tantangan tersendiri. "Kita ingin meningkatkan penerimaan pajak tanpa masyarakat merasa terintimidasi. Kalau melihat perpajakan di Indonesia, kepatuhan masih menjadi tantangan," tutupnya.

(mdk/bim)