Sri Mulyani Sebut Tak Mudah Bagi PLN Beralih ke Pembangkit Listrik EBT

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peningkatan konsumsi energi tanpa menaikkan CO2 atau emisi karbon hanya bisa dilakukan apabila pembangkit listrik beralis ke energi terbarukan. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peningkatan konsumsi energi tanpa menaikkan CO2 atau emisi karbon hanya bisa dilakukan apabila pembangkit listrik beralis ke energi terbarukan. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Transisi ini tidak mudah bagi PLN. Terutama sebagai perusahaan monopoli di bidang kelistrikan di Indonesia," ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (11/6).

Dia menjabarkan, Indonesia memiliki komitmen mencapai porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Kebutuhan tersebut bisa menyulitkan PLN dari sisi biaya pembangkit listrik energi terbarukan.

"Itu merupakan suatu komitmen yang memiliki konsekuensi keuangan luar biasa bagi PLN. Apalagi kalau kita lihat hari ini dalam kondisi Covid-19, di mana permintaan terhadap listrik menurun," kata Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, dalam mendorng penggunaan energi terbarukan, perseroan sudah telanjur mengeluarkan biaya. Padahal garapannya hingga kini belum cukup besar.

"Sehingga ini yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas dari yang sudah dibangun oleh PLN, di mana yang porsi energi terbarukan masih sangat dominan," tandasnya.

Baca juga:
Pemanfaatan Energi Bersih Bakal Tingkatkan Kualitas Pariwisata Bali
Langkah Strategis Pemerintah Bidik Bauran EBT 28 Persen di 2030
Gas Hidrat Bisa Dimanfaatkan Sebagai BBG
Pemanfaatan Gas Hidrat Diminta Perhatikan Isu Lingkungan dan Keberlanjutan
Indonesia Punya Cadangan Gas Hidrat Sebesar 840 Ribu Kubik
Pemerintah Target Bauran Energi Baru Terbarukan 48 Persen Hingga 2030