Sri Mulyani Rapat Virtual Usai Rumah Dijarah, Bahas Nasib APBN 2026
Agenda utama pembahasan adalah Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani terpantau masih melanjutkan pekerjaan meski rumahnya baru dijarah beberapa waktu lalu. Sri Mulyani bahkan memamerkan dia tengah menghadiri rapat kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada Selasa (2/9) secara daring.
Hal itu dibagikan Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya, Jumat (5/9). Sri Mulyani menyampaikan, dalam rapat yang digelar secara daring itu, dia didampingi oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
"Selasa 2/9/2025 bersama Gubernur @bank_indonesia Pak Perry Warjiyo dan Menteri PPN Kepala @bappenasri Pak @rachmatpambudy, saya menghadiri rapat kerja secara daring bersama Komite IV @dpdri tentang RUU APBN 2026," tulis Sri Mulyani.
Menkeu menyampaikan, agenda utama pembahasan adalah Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2026.
Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN 2026 mengusung tema besar kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk memperkuat pondasi Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera. Tema tersebut sejalan dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
"APBN 2026 bertema kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi untuk mencapai Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera, untuk mewujudkan Asta Cita Presiden @prabowo dan Wakil Presiden @gibran_rakabuming," ujarnya.
APBN Dijaga Tetap Kredibel
Dalam paparannya, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen yang kredibel, sehat, namun tetap bekerja keras untuk menjawab kebutuhan rakyat.
"APBN bekerja keras, namun dijaga tetap sehat dan kredibel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan mendorong transformasi ekonomi," ujarnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menjabarkan delapan prioritas nasional yang menjadi fokus belanja negara pada tahun depan. Prioritas tersebut meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta investasi dan perdagangan global.
Sinergi Pusat dan Daerah
Selain prioritas nasional, rapat kerja tersebut juga menyoroti pentingnya sinergi antara pusat dan daerah. Menurut Sri Mulyani, belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan satu kesatuan utuh dalam memperkuat pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"Sinergi Pusat dan Daerah diwujudkan melalui Belanja Pusat dan Program nasional dan TKDD yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat," ujarnya.
Bendahara negara menegaskan, belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah menjadi satu kesatuan yang utuh untuk memperkuat pembangunan di daerah serta menciptakan pemerataan kesejahteraan hingga ke pelosok negeri.