Sri Mulyani Pantau Ketat Utang BUMN Rp 5.217 Triliun, Ini Alasannya

Menurut Sri Mulyani, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah. Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara.

2018-12-06 11:55:40

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan melakukan pengawasan ketat pada utang badan usaha milik negara (BUMN) yang saat ini mencapai Rp 5.217 triliun. Alasan Menteri Sri Mulyani, sebagai agen pembangunan, keberadaan BUMN sangatlah penting untuk dijaga eksistensinya.

"Kita bersama menteri BUMN akan terus memonitor karena mereka agent of development," ujarnya di Bali, Kamis (6/12).

Menurutnya, kesehatan neraca keuangan BUMN perlu dijaga juga karena sebagian besar perusahaan pelat merah tersebut kepemilikannya didominasi oleh pemerintah. Selain itu, beberapa BUMN turut mendapat penjaminan oleh negara. "Kita memberi injeksi likuiditas juga," ucapnya.

Namun, Menteri Sri Mulyani juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya berfokus pada aspek utang BUMN. "Jika utang besar namun ekuitasnya lebih besar sebenarnya tidak masalah. Jadi masalah jika yang terjadi sebaliknya," tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utang BUMN sebesar Rp 5.217 triliun per kuartal III-2018. Utang ini naik drastis jika dibandingkan dengan posisi pada 2016 sebesar Rp 2.263 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, bersamaan dengan pertumbuhan utang, aset BUMN juga tumbuh menjadi Rp 7.718 triliun per September 2018.

"Neraca BUMN pertumbuhan aset 3 tahun terakhir Rp 6.524 meningkat jadi Rp 7.200 lagi, jadi Rp 7.718 triliun. Gimana utang awalnya Rp 2.263 jadi Rp 4.830 dan kemudian kuartal-III akhir September 2018 utang BUMN meningkat level Rp 5.271 triliun," ujarnya.

Aloysius menjelaskan, utang sebesar Rp 5.271 didominasi oleh utang perbankan dengan catatan Rp 3.300 triliun yang didominasi oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 74 persen. Kemudian, sektor non perbankan mencatat utang sebesar Rp 1.960 triliun.

"Sektor non keuangan total utang per September Rp 1.960 triliun. Paling banyak didominasi sektor migas Rp 522 triliun dan kelistrikan Rp 543 triliun. Selebihnya BUMN memainkan peran penting di infrastruktur sehingga ini disertai utang BUMN konstruksi," jelasnya.

(mdk/idr)