Sri Mulyani ingatkan potensi pengetatan likuiditas perbankan RI
Ada berbagai pandangan tentang masalah fiskal kita dalam hal ini diperkirakan akan bisa mengurangi jumlah likuiditas," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan ruang pelonggaran kebijakan moneter di Indonesia semakin tipis. Hal ini dipengaruhi sentimen negatif dari perkembangan ekonomi khususnya di Amerika Serikat (AS) pasca pemilihan presiden.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, semakin tipisnya peluang pelonggaran kebijakan moneter maka akan berimbas pada pengetatan likuiditas perbankan di Tanah Air. Pengetatan kebijakan moneter akan berpengaruh pada suku bunga BI (BI rate) yang meningkat dan berimbas pada suku bunga di perbankan.
"Ada berbagai pandangan tentang masalah fiskal kita dalam hal ini diperkirakan akan bisa mengurangi jumlah likuiditas," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (21/11).
Melihat kondisi ini, pemerintah bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus berupaya untuk menjaga kondisi ekonomi nasional. Sehingga, jumlah kebutuhan likuiditas hingga akhir tahun akan tercukupi.
"Sampai akhir tahun kegiatan sisi APBN kita untuk mengelola agar seluruh belanja negara bisa didanai dari penerimaan negara. Oleh karena itu, diharapkan itu bisa memberikan dampak positif terhadap kegiatan ekonomi," imbuhnya.
Sebagai informasi, muncul berbagai ketidakpastian setelah pemilu AS, yang tidak hanya berdampak kepada perekonomian global namun juga perekonomian domestik.
Hal ini disebabkan oleh arah kebijakan fiskal di AS pasca terpilihnya Donald Trump, arah suku bunga acuan Bank Sentral AS, dan kebijakan proteksionisme yang kemungkinan bakal diterapkan oleh pemerintahan di bawah presiden terpilih AS.
Baca juga:
DPR: Revolusi mental jadi kunci tingkatkan tax ratio RI
Menteri Sri Mulyani minta penyebar isu rush money ditindak tegas
Tak lagi KTP, SPBU kini hanya terima gadai ban serep
Gadai KTP untuk BBM di SPBU kerap dilakukan pengendara mobil di DKI
Sri Mulyani: Sitaan koruptor diambil alih demi kepentingan negara