Sri Mulyani: Defisit transaksi berjalan bukan sebuah dosa

"Defisit transaksi berjalan bukanlah sebuah dosa, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Sepanjang defisit tersebut memang digunakan untuk impor barang-barang yang produktif."

2018-11-08 12:56:07

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa selama ini arus modal masuk ke Indonesia mampu mengompensasi defisit transaksi berjalan. Dengan demikian, secara keseluruhan tetap terjadi surplus transaksi di Tanah Air.

Namun, pada saat ini defisit tersebut tidak bisa terkompensasi dikarenakan larinya arus modal dari Indonesia sebagai dampak normalisasi ekonomi global dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat. Sehingga sebagai dampaknya terjadi pelemahan pada nilai tukar Rupiah.

"Defisit transaksi berjalan bukanlah sebuah dosa, apalagi untuk negara berkembang seperti Indonesia. Sepanjang defisit tersebut memang digunakan untuk impor barang-barang yang produktif," ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari laman Facebooknya, Kamis (7/11).

Sri Mulyani menegaskan, di tengah kondisi perekonomian global, Indonesia masih memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari Rp 1 triliun per USD dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,1 hingga 5,3 persen dan inflasi yang stabil selama empat tahun terakhir pada kisaran tiga persen.

"Pemerintah dan Bank Sentral mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani meminta pemerintah fokus untuk menginvestasikan kepada infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Sektor swasta juga dilibatkan dalam pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Sebagai hasilnya, tingkat kemiskinan turun di bawah 10 persen dan gini ratio tingkat kesenjangan kemiskinan juga menurun," imbuhnya.

Dengan kondisi pembiayaan keuangan yang semakin mahal dan pengetatan likuiditas ini, pemerintah pun akan menjadi lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas dalam projek pembangunan. Ini semua dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia yang akan menuju pada kondisi normal yang baru.

(mdk/idr)