Sri Mulyani Curhat Pegawai Kemenkeu Berkurang Hampir 1.000 Orang
Sri Mulyani memaparkan, penurunan ini yang tercatat sebanyak 979 pegawai atau 1,26 persen, diimbangi dengan pemanfaatan teknologi digital.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mencatat bahwa jumlah pegawai Kementerian Keuangan telah berkurang hampir 1.000 orang. Langkah ini sebagai bagian dari kebijakan negative growth.
"Jumlah sumber daya manusia (SDM) Kemenkeu turun hampir mendekati 1.000 orang, meskipun tugasnya dan volume APBN justru naik," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, moneter dan jasa keuangan, di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani memaparkan, penurunan ini yang tercatat sebanyak 979 pegawai atau 1,26 persen, diimbangi dengan pemanfaatan teknologi digital.
Dia menyebutkan Kemenkeu telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung operasional internal, termasuk sistem perjalanan dinas, manajemen SDM dan berbagai program lainnya.
Selain kebijakan negative growth, Sri Mulyani juga memaparkan berbagai program strategis Kemenkeu yang telah berkontribusi pada capaian kinerja positif.
Kemenkeu telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha mikro melalui pembiayaan UMi, menyediakan 2.020 beasiswa dokter spesialis dan mengembangkan Super Apps Kemenkeu, aplikasi digitalisasi produk hukum, e-Perjadin, Sandbox.
Empat Program Utama
Secara keseluruhan, Menkeu merinci empat program utama lain yang turut mendorong tercapainya outcome Kemenkeu, memastikan penerimaan negara tumbuh positif dan risiko keuangan negara terkendali.
Pertama, program kebijakan fiskal yang meliputi perumusan UU APBN 2025, reformasi sektor keuangan, dan penyelenggaraan International Tax Forum (ITF).
Kedua, program pengelolaan penerimaan negara yang mencakup layanan National Logistic Ecosystem (NLE) di 53 pelabuhan laut dan tujuh bandara, implementasi joint program penerimaan dengan realisasi Rp2,62 triliun, serta reformasi perpajakan melalui implementasi UU HPP yang mendorong peningkatan rasio perpajakan menjadi 12,70 persen.
Ketiga, program pengelolaan belanja negara yang meliputi pendampingan untuk 2.014 BUMDes dan BUMDesma serta komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk percepatan pembangunan wilayah tertentu.
Keempat adalah program pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko. Program ini di antaranya fokus pada penanganan, penyelesaian dan pemulihan hak tagih 1.035 aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Sri Mulyani juga melaporkan bahwa kinerja keuangan 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Pendapatan operasional Kemenkeu tumbuh 2,87 persen mencapai Rp2.162,5 triliun, yang menghasilkan surplus sebesar 1,87 persen.