Sri Mulyani Blak-blakan Soal Isu Kenaikan Harga BBM Tahun Depan

Pemerintah Jokowi-JK berjanji tidak akan membuat distorsi ekonomi besar terkait putusan besaran harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di 2019. Daya beli masyarakat, kesehatan fiskal negara dan Pertamina akan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan harga BBM tahun depan.

Pemerintah Jokowi-JK berjanji tidak akan membuat distorsi ekonomi besar terkait putusan besaran harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi di 2019. Daya beli masyarakat, kesehatan fiskal negara dan Pertamina akan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan harga BBM tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sadar, di tengah ketidakpastian global saat ini, ekonomi Indonesia bergantung besar salah satunya pada daya beli masyarakat sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

"Kita akan mencari keseimbangan. Keseimbangan Pemerintah Jokowi sekarang menjaga momentum daya beli masyarakat. Survei terakhir daya beli cukup solid," ujarnya di Bali, Kamis (6/12).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nantinya. "Kita berusaha tidak membuat distorsi banyak," tutupnya.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyatakan siapapun presiden terpilih di 2019, kenaikan harga BBM dan tarif listrik tidak bisa dielakkan.

Menurutnya, jika Jokowi terpilih kembali, kenaikan akan dilakukan pertengahan tahun. Sementara, jika Prabowo terpilih, kenaikan terjadi di akhir tahun.