Solusi anyar dari pakar untuk pengembangan SDA di Papua

Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safanpo mengatakan, sangat penting sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk dapat mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan potensi SDA Papua, sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2017-11-27 18:18:02

Tambang

Sejumlah pakar dan akademisi berkumpul di Universitas Cendrawasih Jayapura membicarakan pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA) Papua ke depannya. Salah satu kesimpulannya adalah bahwa dalam pengelolaan SDA Papua diperlukan iklim investasi yang baik. Sebab, penurunan investasi berdampak pada tingkat pendapatan daerah.

"Diperlukan pemahaman atas prospek dan potensi Sumber Daya Alam, keselarasan regulasi atas investasi dalam kerangka kepastian hukum, kepastian fiskal, hingga stabilitas bisnis dan investasi," ujar Apolo dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (27/11).

Pengamat Kebijakan Pertambangan yang juga Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia dan Wakil Ketua Umum Indonesia Mining Institute, Hendra Sinadia juga menuturkan hal sama. Menurutnya, perlu penyelarasan regulasi pusat dan daerah dalam kerangka kepastian hukum untuk mendorong investasi di Papua.

Terlepas hasil survei yang menunjukkan potensi pertambangan di Papua cukup besar, namun minat investasinya tergolong rendah. Regulasi yang kurang mendukung serta kepastian hukum yang rendah diidentifikasi sebagai sejumlah faktor yang mendorong rendahnya minat investasi di sektor ini.

Menurutnya, sektor pertambangan padat modal menempatkan investasi dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga regulasi yang mengatur perlu memiliki pandangan yang juga berjangka panjang. Hendra berharap ada kepastian investasi yang lebih jelas, agar minat berinvestasi di Papua bisa direalisasikan. "Saat ini para pengusaha dalam posisi wait and see apalagi setelah ada ketidakpastian dari investasi besar yang dilakukan PT Freeport di Timika," ujar Hendra.

Sementara itu, Pengamat Perpajakan dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo melihat kebijakan fiskal dan perpajakan masih ada yang tidak sinkron. Akibatnya banyak yang membingungkan pengusaha, salah satunya di bumi Cendrawasih, Papua. Menurutnya, Papua mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat besar dan membutuhkan tata kelola yang baik. Terutama kebijakan fiskal yang mendukung bagi daya tarik investasi, termasuk memberikan kepastian hukum.

"Apa yang sekarang absen dari kebijakan fiskal adalah norma besar yang menjadi payung bagi seluruh proses bisnis dalam sektor Pertambangan, khususnya yang ada di Papua ini. Kita membutuhkan suatu regulasi yang konsisten," jelas Yustinus.

Dalam pandangannya, besarnya pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah (Pemda) sangat bergantung terhadap kinerja penerimaan pada Pemerintah Pusat. Situasi ini mendorong Pemda untuk berupaya keras dalam meningkatkan penerimaannya melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagaimana pun juga, perlu kehati-hatian yang tinggi untuk memastikan bahwa peningkatan penerimaan PAD patut memperhatikan kepastian pajak (tax certainty) serta tetap mengindahkan asas dan praktik pemungutan pajak yang dilakukan secara baik dan adil.

"Kepastian pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan lokasi berbisnis dan berinvestasi. Sebagai industri yang bersifat padat modal dengan masa ekonomi berjangka panjang, sektor pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang sangat terdampak atas ketidakpastian pajak seperti ini."

Terkait pertumbuhan ekonomi, Papua tidak lepas dari kontribusi signifikan sektor Pertambangan. Menurut data 2016, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi paling tinggi (36 persen) dibandingkan sektor-sektor ekonomi lainnya. "Kalau kita ingin menarik investasi, maka semua persoalan itu harus bisa segera diselesaikan," ujar Yustinus.

Peneliti muda Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Dandy Rafitrandi mengatakan, pemerintah perlu menangani berbagai hambatan investasi yang ada untuk memastikan kemanfaatan investasi sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Alih-alih menerbitkan terlalu banyak kebijakan yang saling tumpang tindih dan implementasinya kurang selaras, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih fasilitatif dalam memperbaiki iklim investasi demi mendorong tercapainya pertumbuhan perekonomian yang lebih baik.

(mdk/idr)