Soal penataan Tanah Abang, Anies diminta bangun jembatan penghubung stasiun dan pasar

Bambang mengatakan jalan Jati Baru Raya merupakan jalan provinsi, sehingga penataannya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meskipun demikian, dia mengatakan kebijakan penggunaan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL) bisa dievaluasi.

2018-01-04 14:47:02

PKL Tanah Abang

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, menyampaikan beberapa saran terkait penataan lalu lintas di Kawasan Tanah Abang. Salah satunya pembangunan jembatan pedestrian yang menghubungkan Pintu Selatan Stasiun Tanah Abang dengan Pasar Tanah Abang.

Sebab, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pihaknya, tercatat sebanyak 62 persen lebih jumlah penumpang kereta yang keluar dari Pintu Selatan Stasiun Tanah Abang merupakan pejalan kaki.

"Menggunakan Transjakarta Tanah Abang Explorer 19 persen, mikrolet 15 persen, angkutan online 2 persen, Kopaja 2 persen," ungkapnya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Milenium Sirih, Jakarta, Kamis (4/1).

Sedangkan, untuk penggunaan moda transportasi pintu keluar Utara stasiun, yakni menggunakan mikrolet sebagai moda transportasi sebesar 60 persen, angkutan online 31 persen, berjalan kaki 8 persen, dan Bajaj 1 persen.

Saran lain yang disampaikan Bambang adalah perlu adanya peningkatan kualitas trotoar di Jalan Jatibaru sampai dengan Kebon Jati. "Juga peningkatan kapasitas dan kualitas integrasi angkutan umum yang menghubungkan Stasiun Tanah Abang ke daerah Thamrin, Roxy, Kebon Sirih, Abdul Muis, dan Harmoni," kata dia.

Dia pun menyampaikan kedatangan penumpang tertinggi per 15 belas menit di Stasiun Tanah Abang berada pada pukul 06.45 sampai pukul 07.00 sebanyak 2.289 penumpang. Sedangkan, puncak kedatangan penumpang Stasiun Tanah Abang per 1 jam terjadi pada pukul 06.45 hingga 07.45 sebanyak 7.846 orang.

"Data counting personel BPTJ total kedatangan penumpang dari pukul 06.00 sampai pukul 09.00 di Pintu Utara maupun Pintu Selatan Stasiun Tanah Abang sebanyak 16.960 orang," tuturnya.

Lebih jauh, Bambang mengatakan jalan Jati Baru Raya merupakan jalan provinsi, sehingga penataannya merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Meskipun demikian, dia mengatakan kebijakan penggunaan jalan untuk pedagang kaki lima (PKL) bisa dievaluasi. "Kami sepakat dengan Pak Gubernur semua bisa dievaluasi," kata dia.

Oleh sebab itu, dia mengatakan pihaknya akan terus mengkaji dan mengevaluasi manfaat serta dampak yang ditimbulkan kebijakan tersebut. "Kalau tidak (bermanfaat) dievaluasi. Itu intinya," kata dia.

Sebelumnya, dalam konsep penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menutup Jalan Jati Baru Raya yang ada di depan Stasiun Tanah Abang pada pukul 08.00-18.00 setiap hari.

Ada pun penutupan berlaku untuk kedua jalur, baik yang mengarah ke Jalan Kebon Jati maupun sebaliknya. Kendaraan pribadi dan umum dilarang melintasi jalan itu pada waktu yang telah ditentukan.

Anies kemudian memperbolehkan PKL yang biasa berdagang di trotoar berjualan di salah satu jalur yang mengarah ke Jalan Kebon Jati. Sedangkan satu jalur lainnya digunakan untuk perlintasan bus Transjakarta Tanah Abang Explorer.

(mdk/bim)